Senin, 1 Maret 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



PNS Laki-laki Bisa Cuti Sebulan, Jika Istri Melahirkan

Oleh Fajriansyach , dalam Gorontalo Headline , pada Kamis, 15 Maret 2018 | 14:35 WITA Tag: ,
  


GORONTALO, Hargo.co.id – Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali dimanjakan. Bagi PNS Laki-laki yang istrinya melahirkan, bisa mengambil cuti paling lama satu bulan. Cuti tersebut tak mengurangi jatah cuti  tahunan PNS.

Kelonggaran mengambil cuti istri melahirkan diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS. Cuti untuk istri melahirkan ini masuk dalam cuti alasan penting.

Pada poin IIE Nomor 3 peraturan Kepala BKN 24/2017 disebutkan, PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi sesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Herman Suryatman mengatakan, sesuai Pasal 310 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ada tujuh jenis cuti untuk PNS, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.

“Cuti bagi PNS laki-laki yang mendampingi istrinya melahirkan bukanlah cuti tersendiri, tetapi merupakan salah satu jenis cuti, yakni cuti karena alasan penting,” kata Herman, Rabu (14/3), dilansir setkab.go.id.

Menurut Herman, PNS laki-laki tak serta merta mengambil cuti sampai 1 bulan apabila istrinya melahirkan, tetapi ada ketentuan yang ketat. “Yakni harus melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan,” terang Herman.

Disebutkan pula, lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.  “Pengertian satu bulan itu merupakan waktu paling lama. Tidak selalu satu bulan, tetapi bisa kurang, disesuaikan dengan kondisi objektif dan alasan yang akuntabel,” ujarnya.

BACA  Tingkatkan Perekonomian, Pemprov Alokasikan 150 Ekor Sapi

Sementara itu Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo masih menunggu penjelasan teknis berkaitan aturan Kepala BKN tentang cuti istri melahirkan.  Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Madjid menyatakan, untuk saat ini ketentuan pemberian cuti bagi PNS pria yang istrinya akan bersalin belum diterapkan di lingkungan Pemkot Gorontalo. Ismail Madjid mengaku masih akan melihat kembali aturan yang dikeluarkan BKN-RI sebelum diterjemahkan dalam pelaksanaan di lingkungan pemerintahannya.
“Saya juga belum baca aturan itu. Hanya memang sudah beredar di media sosial,” ujar Ismail.

Menurut Ismail Madjid, yang perlu dipahami dalam redaksi setiap regulasi, jika terdapat instruksi wajib, maka izin cuti bagi ASN yang memiliki istri yang hendak bersalin sudah berlaku otomatis. Tetapi jika tertulis “pemerintah dapat memberikan cuti” berarti ketentuan itu adalah opsional. Pemerintah boleh memberikan dengan syarat tertentu, atau juga boleh tidak memberikan cuti dengan alasan tertentu pula.

“Nanti akan kita koordinasikan lagi dengan BKD bagaimana tata cara pelaksanaan aturan itu. Untuk saat ini ketentuan tersebut belum dilaksanakan di Pemkot,” kata Ismail. Di Kabupaten Gorontalo, cuti PNS untuk istri melahirkan belum diberlakukan.  “Sejauh ini yang ajukan cuti hanya PNS yang mau melahirkan, untuk suami belum ada,” jelas Kepala BKD Kabupaten Gorontalo Safwan Bano.

Memang, terang Safwan, sesuai aturan pemerintah tersebut, PNS mendapat kesempatan untuk mengajukan cuti. Namun itu bisa diajukan untuk beberapa alasan penting.
“Salah satunya jika ingin mendampingi istri, tetapi bisa juga cuti untuk kepentingan lain,” tambah Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

BACA  Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Resmi Menjadi Tahanan KPK

Untuk BKD Kabupaten Gorontalo, tambah Safwan, sangat terbuka dan memberikan kebijaksanaan bagi pegawai yang ingin mengajukan cuti.  “Tentunya cuti diambil pada waktu yang tepat, dan tidak membuat pekerjaan penting terbengkalai,” katanya.

Terpisah, Sekretaris BKD Boalemo Agus Parman Nahu mengatakan, pemberlakuan ketentuan hak cuti bagi ASN hanya satu kali dalam satu tahun. Di Boalemo sendiri sudah ada beberapa PNS diberikan persetujuan akan permohonan sesuai ketentuan aturan berlaku. Mereka rata-rata mengajukan cuti alasan untuk pernikahan dan alasan orang tua sakit.

“Permohonan CAT ASN di Boalemo umumnya berkaitan dengan cuti pernikahan dan alasan mendampingi orang tua yang sakit,” kata Agus Parman Nahu. Sementara itu untuk Pemkab Pohuwato telah memberlakuan cuti bagi PNS yang mengajukan cuti mendampingi bersalin. Hal itu masuk dalam cuti alasan penting.

Kepala BKD Bolango Zainal Uloli mengatakan, secara kelembagaan pihak sangat mendukung adanya peraturan cuti bagi PNS laki-laki yang menemani istrinya dalam proses persalinan.
“Pertimbangannya ASN Laki2 diberi cuti utk hadir (melihat langsung pd proses/peristiwa) kelahiran/operasi caesar anaknya diharapkan akan berdampak positif terhadap keluarga agar kerukunan kehidupan keluarga mereka semakin kental dan eratnya kualitas hubungan kejiwaan antara Ibu-Ayah-Anak. Kebijakan ini Insyaallah akan menekan angka perceraian di kalangan ASN,” kata Zainal Ilolu.

BACA  Gubernur Gorontalo Minta Mars Korpri Wajib Diputar di Radio

Pekerja Boleh Cuti Haid

Sementara itu, Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tengah menjadi perbincangan. Terutama terkait Pasal 18 Ayat mengenai cuti haid alias datang bulan.
Tak sedikit para pekerja perempuan yang menuntut cuti haid untuk diberikan dan tidak dipersulit. Kepala Bagian Biro Humas Kemnaker, Sahat Sinurat menegaskan cuti haid diberikan jika pekerja mengalami sakit dalam masa haid.

Artinya keliru jika dipahami kalau perempuan haid dia pasti mendapatkan cuti. “Sebenarnya harus dijelaskan, itu kan undang-undang untuk yang sakit pada saat haid, jadi tidak sekedar haid bisa ambil cuti. Untuk menyatakan sakit itu harus dengan keterangan dokter,” terang Sahat kepada JawaPos.com, Rabu (14/3). “Tingkat kesakitan kan biasanya tergantung tingkat kesehatan pekerja, jadi tidak semua pekerja haid itu sakit karena haid. Dokter itu yang menegaskan sakitnya karena menstruasi,” tambahnya. Pemberlakuan regulasi ini, terang Sahat, hanya untuk pekerja perempuan di perusahaan swasta.

Terlebih, dirinya menjelaskan UU ini diterbitkan untuk mengatur hubungan dengan kerja dengan Perusahaan Swasta. “Jika kita berbicara upah atau gaji, berarti ada pemotongan dong? Tidak dalam pasal 93 nomor 2 huruf B, dimana dikatakan yang mengambil cuti haid karena sakit dalam masa haidnya akan tetap mendapatkan upah,” ujarnya. Sahat pun menilai untuk mencegah kecurangan, perusahaan dapat menerapkan kebijakan seperti pemeriksaan kesehatan khusus. “Maksudnya pekerja diperiksa di klinik atau fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut,” pungkasnya.(and/nat/nrt/tr-55/tr-54/jpg)


Komentar