Senin, 12 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Program ‘Kota Layak Anak’ Tanggung Jawab Bersama

Oleh Berita Hargo , dalam Advertorial Kab. Gorontalo , pada Senin, 22 Maret 2021 | 15:05 WITA Tag: ,
  Nelson Pomalingo saat menandatangani Mou Kesejahteraaan Gender di Restaurant Domestique Kota Gorontalo, Minggu, (21/03/2021). (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai berbenah menuju penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) mengelar rapat Pra Evaluasi Penilaian Komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Responsif Gender dan KLA, di Restaurant Domestique Kota Gorontalo, Minggu, (21/03/2021).

Dalam sambutanya ,Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengungkapkan tentang naiknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemi covid 19. Dirinya meminta Penanganan terkait persoalan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tugas dari dinas P3A.

BACA  Pemkab Gorontalo dan Mitra Bersua, Ini yang Dibahas

Menurutnya, diperlukan kerja sama lintas sektor dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selain itu juga dibutuhkan kerja sama dengan mitra pemerintah baik Perguruan Tinggi maupun Organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Dalam mencari solusi tidak hanya melalui Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak tapi melibatkan seluruh OPD dan Perguruan Tinggi maupun LSM termasuk PKK di dalamnya”, ungkap Nelson Pomalingo dalam Siaran Pers Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo,Nomor .120/BID-IKP. Minggu, (21/03/2021).

BACA  Petugas Pasar Dapat Pelatihan Uji Bahan Makanan Berbahaya Dari BPOM Gorontalo

Selain melibatkan beberapa instansi tersebut, lanjut Nelson Pomalingo pencegahan juga harus dilakukan sedini mungkin mulai dari tingkatan desa. Pihaknya akan melibatkan pemerintah desa melalui berbagai program pencegahan yang dianggarkan melalui Dana Desa.

“Tidak sekadar mencari solusi tapi kami berkomitmen. Bersama kita melakuan implementasinya dalam mewujudkan KLA. Bahkan Anggaran Dana Desa kami libatkan. Jika ini dilakukan melalui desa mudah – mudahan problem kekerasan anak dan perempuan semakin berkurang di,” kata Nelson Pomalingo.

Kepala Dinas P3A, Dewi Nani menambahkan, Rapat tersebut bertujuan membangun koordinasi sinergitas dan kerjasama baik instansi pemerintah, lembaga swasta, perguruan tinggi maupun lembaga masyarakat untuk mewujudkan pembagunan yang Responsif Gender.

BACA  Supplier e-Warung Harus Berdayakan Pangan Lokal

Pihaknya, lanjut Dewi Nani, sangat mengapresiasi segala bentuk kontribusi dari mitra pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di masyarakat. Menurutnya, Kesetaraan gender akan mengintegrasikan berbagai kebijakan program pembagunan sehingga menjadi satu dimensi integral

“Terwujudnya kesetaraan gender akan mengintegrasikan berbagai kebijakan program pembagunan sehingga menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan hingga evaluasi pembagunan,” tandas Dewi Nani.(hiu/adv/hargo)


Komentar