Friday, 24 September 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Protes Tambang Ilegal, AMPL Dapat Dukungan dari Hamim Pou

Oleh Admin Hargo , dalam Headline Metropolis , pada Wednesday, 28 July 2021 | 22:05 PM Tags: ,
  Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mendukung saat menerima mahasiswa dan masyarakat yang menggelar aksi terkait tambang. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Setelah menggelar aksi di Polres Bone Bolango terkait aktivitas Penambang Batu Hitam di Suwawa, Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (AMPL) serta masyarakat Bone Bolango kemudian menggelar aksi lanjutan ke kantor Bupati Bone Bolango, Selasa (28/07/21).

Pada kesempatan yang sama, koordinator aksi menegaskan bahwa dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Berangkat dari UUD tersebut, masyarakat Bone Bolango serta aliansi mahasiswa mempertanyakan kepada Bupati Bone Bolango terkait berbagai aktivitas pertambangan Batu Hitam di Suwawa, Bone Bolango yang dinilai Ilegal dan hanya dirasakan oleh oknum-oknum tertentu saja.

“Kami melihat dari segi informasi bahwa tambang Batu Hitam ini ilegal dan sudah mengarah ke distribusi. Nah ini yang kami pertanyaan tentang posisi bupati sebagai Khalifah di Bone Bolango. Agar dapat mengkaji stabilitas yang ada sehingga pengelolaan yang ada tidak hanya diduga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja. Tetapi seluruh masyarakat di Bone Bolango tanpa terkecuali yang harus merasakan,” kata Koordinator Aksi, Noval Lamusu.

Kedatangan mereka mendapat dukungan dari Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, yang mana sangat mendukung idealisme para aliansi mahasiswa demi kepentingan masyarakat 

“Yang pertama saya menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada adik-adik mahasiswa yang hebat bisa menyuarakan hal ini secara terbuka. Berikutnya, saya mendukung aksi ini demi kepentingan masyarakat Bone Bolango,” kata hamim Pou. 

Terkait permasalahan tersebut, pemerintah Bone Bolango kedepannya akan berdiskusi dengan pemerintah pusat terkait bagaimana langkah-langkah untuk pengolahan tambang. Termasuk penertiban serta perannya bagi pemerintah daerah setempat. (***)

 

Penulis: Rita Setiawati

(Visited 83 times, 1 visits today)

Komentar