Minggu, 29 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo Utara pada 2023 yakni 5,95 Persen

Oleh Admin Hargo , dalam Headline Kab. Gorontalo Utara , pada Kamis, 14 April 2022 | 10:05 Tag: ,
  Sekda Gorontalo Utara, Suleman Lakoro

Hargo.co.id, GORONTALO – Sekretaris Daerah Gorontalo Utara (Gorut), Suleman Lakoro mengungkapkan jika proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2023 yakni 5,95 persen. Itu diungkapkan usai mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tingkat Provinsi Gorontalo.

“Pertama, indikator makro daerah. Kemudian indikator capaian SPM dan usulan Gorontalo Utara yang sudah diinput melalui SIPD,” ungkap Suleman Lakoro. 

Terhadap indikator makro daerah, Suleman Lakoro mengaku pihaknya sudah sepakat dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam hal pertumbuhan ekonomi di 2023 mendatang. 

“Untuk tahun anggaran 2023 itu kami proyeksikan 5,95 persen, itu dari provinsi dan kita sudah setujui,” kata Suleman Lakoro. 

Kemudian untuk tingkat kemiskinan, Gorontalo Utara diproyeksikan turun pada angka 16,7 persen. Seperti diketahui, 2021 kemiskinan berada pada angka 17, 23 persen. Selanjutnya untuk tingkat pengangguran terbuka, di 2023 diproyeksikan menurunkan hingga 2,5 persen. Di mana, untuk tahun 2022 itu, sesuai data yang ada 2,15 persen. 

“Kemudian untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 lalu, ada 65,21 persen. Insya Allah 2022 ini, kami akan berusaha sampai 65,61 persen. Dan proyeksi 2023, itu 66, 35 persen,” tambahnya. 

Untuk indikator capaian SPM, dari hasil evaluasi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, diakui Suleman Lakoro memang masih rendah. Akan tetapi untuk hal-hal yang sifatnya mandatory spending, yakni, untuk pendidikan dan kesehatan Gorontalo Utara berada di atas. 

“Di mana, untuk pendidikan kita lebih dari 20 persen dan kesehatan lebih dari 10 persen dari APBD. Meski begitu, dalam hal pengawasan, Gorontalo Utara belum mencapai mandatory spending sesuai ketentuan 1 persen. Insya Allah rencananya pada saat perubahan anggaran, kita akan berupaya pengawasan sampai 1 persen sesuai dengan mandatory spending itu,” katanya.

Masih pada kesempatan yang sama, Suleman Lakoro mengungkapkan jik standar pelayanan minimal, masih terbilang rendah. Berada di bawah rata-rata, seperti Pendidikan, Kesehatan, BPBD, PUPR, Perkimtan, Sosial dan Kesbangpol.

“Nah, ke depan Insya Allah ini perlu ditingkatkan lagi. Supaya harapan-harapan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Bappeda, itu bisa kita capai, sehingga hasil evaluasi nanti, kita bisa berada pada posisi meningkat,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 31 times, 1 visits today)

Komentar