Minggu, 12 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



PSBB di Gorontalo Dimulai Besok, Pasar Mingguan Tidak Diizinkan Beroperasi

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Minggu, 3 Mei 2020 | 14:35 WITA Tag: , , ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (Tengah) didampingi Wakil Gubernur Idris Rahim (Kiri) dan Sekda Darda Daraba (Kanan) ketika memberikan keterangan pers terkait penerapan PSBB di Gorontalo, Ahad (3/5/2020). (Foto : Rendi Wardani Fathan/Hargo)


Hargo.co.id GORONTALO – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Gorontalo akan dimulai dari besok Senin (4/5/2020) hingga 14 hari ke depan. Demikian penyampaian Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat jumpa pers, Ahad (3/5/2020) di posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Gorontalo.

“Tadi saya rapat dengan Forkopimda bersama para Bupati dan Walikota lewat video conference. Persetujuannya (penerapan PSBB) mulai tanggal 4 sampai 18 Mei, tapi kami mohon tiga hari mensosialisasikan. Senin launchingnya di simpang lima Telaga, hari Selasa dan Rabu sosialisasi. Nanti hari Kamis mulai penindakan,” kata Rusli Habibie.

BACA  Cegah Peredaran Miras di Gorontalo, Gubernur: Ini Tugas Kita Semua

Rusli mengatakan ada beberapa poin penting
dalam penerapan PSBB ini. Pertama adalah waktu pembatasan waktu aktivitas warga dari pukul 06.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita.

BACA  Sudah Sembilan Orang Dokter di Gorontalo Terpapar Covid-19

“Jam 5 sore sudah tidak ada lagi warga yang beraktivitas di luar rumah, kecuali pegawai kantor pemerintahan, karyawan bank, Tenaga Kesehatan (Nakes) dan wartawan,” ucap Rusli Habibie.

Poin penting lainnya adalah tidak mengizinkan pasar mingguan untuk beroperasi dan diganti dengan pasar online, penutupan total perbatasan laut, udara dan darat, pelaksanaan ibadah di rumah masing – masing dan lain sebagainya.

BACA  Nelson Pomalingo Nilai, Rakyat Kabupaten Gorontalo Siap Jalani New Normal

“Terkait penutupan perbatasan, ada pengecualian, yang bisa lewat hanya kenderaan logistik. Tapi, tetap diperiksa dan pengemudinya wajib menaati protokol kesehatan. Untuk pelaksanaan ibadah di rumah masing – masing, saya harap Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan sesuai dengan edaran MUI dan Menteri Agama. Jangan ada yang melaksanakan dan ada yang tidak melaksanakan. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” tegas Rusli Habibie.(adv/rwf/hg)


Komentar