Selasa, 15 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



PTUN Tolak Gugatan Terhadap Gubernur Gorontalo

Oleh Berita Hargo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Jumat, 13 Maret 2020 | 17:05 WITA Tag: , , ,
  Suasana sidang gugatan dengan agenda pembacaan putusan terkait SK pemberhentian RT sebagai Aleg DPRD Kota Gorontalo, di PTUN Gorontalo, Kamis (12/03/2020). (foto istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan RT terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo tentang pemberhentian RT sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo. Penolakan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim PTUN  Andi Hendra Dwi Bayu Putra saat sidang dengan agenda pembacaan putusan, Kamis (12/03/2020).

BACA  Peningkatan Ekonomi Didorong Lewat Digitalisasi UMKM

Suslianto selaku kuasa hukum pemerintah Provinsi Gorontalo menjelaskan menurut putusan majelis hakim, Gubernur Gorontalo memiliki kewenangan menerbitkan SK pemberhentian RT sebagai anggota DPRD. Lebih lanjut ia menambahkan, penerbitan SK pemberhentian oleh gubernur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Keputusan ini didasarkan pada banyak pertimbangan seperti yang sudah dibacakan oleh hakim tadi. Tapi intinya seluruh gugatan ditolak oleh majelis hakim,” beber Suslianto usai sidang.

BACA  Wagub: Empat Kabupaten di Gorontalo Jadi Lokus Perhatian Penanganan Stunting

Pertimbangan selanjutnya bahwa penerbitan SK pemberhentian RT tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan.

Menanggapi putusan persidangan tersebut, pihak kuasa hukum RT, Ferdinan, akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) atas ditolaknya gugatan dari kliennya tersebut.

BACA  TNI-Polri di Gorontalo Siap Dukung Optimalisasi Vaksinasi Covid-19

Ferdinan menilai, banyak kejanggalan pada putusan PTUN Gorontalo terkait gugatan kliennya itu.

“Sehingga kami sudah bulat akan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,” kata Ferdinan usai sidang di PTUN Gorontalo, Kamis (12/03/2020). (adv/rwf/hg)


Komentar