Rabu, 12 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Putusan MA Kabulkan Gugatan DAMAI, PAHAM Terancam Tak Ikut Pilkada

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Sabtu, 7 Januari 2017 | 14:53 WITA Tag: , , ,
  


BOALEMO, hargo.co.id – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Boalemo terancam hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon.

Pasalnya, Mahkama Agung (MA) telah memutuskan perkara sengketa Pilkada Boalemo. Bahkan secara resmi putusan MA tersebut telah memiliki putusan hukum tetap (Inkrah).

Dalam putusan tersebut, MA menerima gugatan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Boalemo Darwis Moridu-Anas Jusuf (DAMAI).

Pasangan nomor urut dua ini sebelumnya menggugat putusan KPU Boalemo meloloskan pasangan Rum Pagau-Lahmudin Hambali (PAHAM).

BACA  Bertemu di Perbatasan, Gubernur Gorontalo Dan Sulteng Sepakat Dukung Larangan Mudik 2021

Sementara untuk gugatan PAHAM yang mempersoalkan lolosnya pasangan DAMAI, MA memutuskan menolak gugatan itu.

Sebagaimana Putusan MA yang tertuang di website MA, putusan kasasi pasangan DAMAI bernomor register 570 K/TUN/PILKADA/2016.

Pengadilan pengaju yaitu PTTUN Makasar. Pemohon dalam gugatan ini adalah Darwis Moridu dengan termohon/terdakwa yaitu KPU Boalemo. Dalam gugatan ini amar putusan MA adalah kabul kasasi.

Tanggal putusannya adalah 4 januri 2017. Sementara putusan kasasi PAHAM adalah nomor 571K/TUN/PILKADA/2016 Tahun 2017 dengan Hakim Ketua Dr. Irfan Fachruddin, SH.CN. Di mana, dalam amar putusan dibacakan Rabu (4/1) menyatakan menolak kasasi PAHAM selaku penggugat kepada tergugat KPU Boalemo.

BACA  Ini Besaran Zakat Fitrah di Kabupaten Gorontalo¬†

Menanggapi putusan ini, tim pemenangan pasangan DAMAI Suwitno Kadji menyatakan, dengan dikabulkannya kasasi DAMAI maka wajib menjadi rujukan KPU Boalemo untuk menempuh keputusan pembatalan pasangan PAHAM.

Pasalnya, inti gugatan dilayangkan DAMAI pada PTTUN Makkasar meminta KPU Boalemo mencoret pasangan PAHAM karena diyakini melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) dan (3) UU nomor 10/2016.

BACA  Gubernur Gorontalo Cek Kesiapan Posko Larangan Mudik di Perbatasan Atinggola

“Nah, kalaupun KPU enggan menjalankan amar putusan MA maka tentu ada konsekuensi hukum di langgar atas kode etik,” ucapnya.

“Sebab ketentuan perundang-undangan tentang putusan MA jelas menekankan bahwa amar putusan MA tentang sengketa Pilkada sifatnya inchrah. Artinya tidak ada lagi upaya peninjauan kembali ataupun upaya hukum selanjutnya,” terang Suwitno Kadji. ¬†(nrt/tr-30/hargo)


Komentar