Jumat, 22 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong

Oleh Berita Hargo , dalam Kabar Nusantara , pada Rabu, 21 Desember 2016 | 14:30 PM Tag: ,
  

Salah satu yang diabaikan jaksa dalam putusan MK tersebut ialah pendekatan pemeriksaan terhadap BUMN dan BUMD oleh penegak hukum. Putusan MK itu menyatakan bahwa pengawasan terhadap keuangan perusahaan negara tidak boleh disamakan dengan pengawasan terhadap keuangan kementerian atau lembaga negara.

Pemeriksaan terhadap keuangan BUMN dan BUMD harus berdasar business judgment rule, bukan government judgment rule.

Dahlan sempat ingin menanggapi hal itu seusai jaksa membacakan tanggapan. Namun, hakim tak memperkenankan. Hakim menyatakan bahwa sidang digelar hanya untuk mendengarkan tanggapan jaksa.

Setelah sidang dinyatakan berakhir oleh ketua majelis hakim, para jurnalis langsung mengejar Dahlan. Mereka penasaran dengan tanggapan Dahlan yang sempat tak diizinkan oleh hakim untuk disampaikan di sidang.

”Sebetulnya ingin menyampaikan tanggapan dan bukan untuk kepentingan saya, tapi kepentingan mengatasi kebingungan di seluruh Indonesia, terutama di BUMN dan BUMD,” jawab Dahlan.

Menurut dia, yang disampaikan jaksa soal putusan MK itu tidak utuh. Ada beberapa aspek penting, tetapi hanya satu yang digunakan.

Salah satu yang tidak disampaikan oleh jaksa ialah jalan keluar yang diberikan MK atas polemik keuangan negara dalam BUMN maupun BUMD. Padahal, lanjut Dahlan, jalan keluar yang diberikan MK dalam putusan itu sangat bagus.

”Begini bunyinya. Bahwa di BUMN dan BUMD memang keuangan negara. Tetapi, para pemeriksa ketika melakukan pemeriksaan terhadap BUMN dan BUMD harus menggunakan business judgment rule, bukan government judgment rule. Menurut saya, ini jalan keluar yang hebat sekali dari MK,” terangnya.

Dengan pendekatan business judgment rule, pengadilan atau penegak hukum tidak bisa mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh direksi. Apalagi, keputusan itu diambil dengan iktikad baik dan penuh kehati-hatian.

Bahkan, ujung-ujungnya, keuangan perusahaan justru makin baik. Sudut pandang itu perlu diambil karena dalam bisnis selalu ada untung dan rugi.

Hal itu pula yang terjadi pada kasus PT PWU Jatim. Kenyataannya, meskipun dipermasalahkan oleh jaksa, aset PT PWU saat dipegang Dahlan tak pernah merugi. Sebaliknya, aset-aset PT PWU malah berkembang pesat.

Pernyataan Dahlan itu klop dengan pandangan mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Dalam sebuah wawancara dengan Jawa Pos pada pertengahan Oktober 2016, Yunus mengatakan bahwa penanganan pidana korupsi yang terkait dengan kerugian BUMN atau BUMD tetap harus case by case.

Menurut dia, kerugian korporasi tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kerugian negara.

”Harus (dicari, Red) dulu apa sebabnya,” katanya. Yang mutlak harus dibuktikan ialah ada tidaknya kesengajaan perbuatan melawan hukum dan niat jahat.

Jika dua hal itu tak bisa dibuktikan, meskipun terjadi business loss yang menyebabkan kerugian keuangan negara, hal tersebut tidak bisa dibawa ke ranah pidana korupsi.(jpg/hargo)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Laman: 1 2


Komentar