Saturday, 25 September 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Rakor dengan Kemendagri, Pemprov Gorontalo Bahas PEN

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Saturday, 1 May 2021 | 23:05 PM Tags: , ,
  Suasana rapat pembahasan pinjaman PEN Tahun 2021 antara Pemprov Gorontalo dengan Kemendagri yang berlangsung di Jakarta, Jumat (30/04/2021). (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Selain membahas tentang tapal batas daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam hal ini Gubernur Rusli Habibie bersama jajarannya juga membahas tentang pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun jamak dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang berlangsung di Kantor Kemendagri Jakarta, Jumat (30/04/2021)

Poin penting dalam pertemuan tersebut, Pemprov Gorontalo ingin mengetahui bagaimana mekanisme pinjaman PEN tahun jamak, mengingat masa kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim akan berakhir Mei 2022.

“Kita tanyakan tadi apakah PEN ini bagian dari program prioritas nasional dan atau kebijakan strategis nasional? Dijawab tadi pak Dirjen betul bagian dari kebijakan strategis nasional. Artinya rujukannya bukan PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yang reguler, tapi diatur PP 43 tahun 2020 tentang Perubahan PP 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program PEN,” ungkap Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki.

Aturan itu sangat penting bagi Pemprov Gorontalo yang berencana mengajukan PEN 2021 di mana salah satu usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui pinjaman PEN tersebut kemungkinan dilaksanakan tahun jamak. Artinya, dari aspek perencanaan dan penganggaran serta aspek pekerjaan dilakukan melampaui satu tahun anggaran.

Dari 10 paket pekerjaan yang masuk dalam rencana PEN 2021, hampir dipastikan dua paket pekerjaan akan berlangsung tahun jamak yakni pembangunan RSUD Hasri Ainun Habibie serta pengadaan alat kesehatannya. Paket pekerjaan itu bisa jadi membutuhkan waktu penyelesaian sampai dengan tahun 2022.

“Jadi di APBD 2021 ketika misalnya pinjaman PEN ini beroleh persetujuan Kemenkeu melalui PT. SMI, dan juga telah mendapatkan pertimbangan Kemendagri, maka dari sisi penganggaran tidak harus menunggu APBD perubahan dan hanya akan merubah Peraturan Kepala Daerah terkait penjabaran APBD 2021. Dalam pelaksanaan nanti pekerjaannya akan melampaui sampai tahun 2022. Begitu penjelasan tadi,” bebernya.

Untuk diketahui, tahun 2021 ini Pemprov Gorontalo mengajukan PEN senilai Rp729 miliar. Kegiatan pembangunan RS Ainun dan alat kesehatannya yang menyedot anggaran paling besar yakni masing-masing Rp 410 miliar dan Rp 115 miliar.

Ada juga pembangunan infrastruktur yakni Jl. Tenilo-Pilolodaa-Iluta senilai Rp 50 miliar, rekonstruksi jalan Prof. John Katili (ex Andalas) Rp 36 miliar, pembangunan kanal banjir dan stasiun pompa air banjir Tanggidaa Rp 50 miliar.

Pekerjaan lain bidang infrastruktur yaitu pekerjaan jalan Taluditi-Wanggarasi Rp 33 miliar, pemeliharaan jalan Rp19 miliar dan konsultan pengawasan jalan Rp 400 juta. Satu paket kegiatan lainnya yakni pembangunan pengelolaan limbah B3 dan laboratorium lingkungan senilai Rp 15 miliar.(zul/adv/hargo)

(Visited 5 times, 1 visits today)

Komentar