Minggu, 20 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Rakornas di Gorontalo, Data Dukcapil Jadi Acuan Pembangunan

Oleh Berita Hargo , dalam Features Gorontalo Headline , pada Jumat, 19 Mei 2017 | 16:49 WITA Tag: , ,
  


GORONTALO, hargo.co.id – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, memberikan warning untuk seluruh pemerintah daerah agar tetap menjadikan data Kemendagri sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan, baik untuk perencanaan pembangunan maupun pengalokasian anggaran.

Menurutnya penggunaan data kependudukan langsung dari Kemendagri diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2013.

“Dalam aturan tersebut jelas menyebutkan, untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, demokratisisasi penegakan hukum dan pencegahan kriminal wajib menggunakan data kependudukan yang bersumber dari Kementrian Dalam Negeri,”jelas Zudan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Grand Sumber Ria, Kota Gorontalo, (18/5) semalam.

Zudan mengingatkan agar hal ini patut untuk ditaati oleh seluruh pemerintah daerah. Penggunaan data kependudukan yang tidak bersumber dari Kemendagri, lanjut Zudan tidak lagi diperkenankan.

Sebagai contoh, jika pemerintah daerah menggunakan data BPS, misalnya dalam hal penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pasti skornya akan dikurangi.

“Jadi tolong saya minta kepada para gubernur, disurati dan buatkan nota dinas agar para bupati/walikota dapat mengikuti ketentuan ini,” imbuhnya.

BACA  Capai 39.16 Persen, Realisasi Belanja APBD Provinsi Gorontalo Tertinggi se Indonesia

Selain itu, Zudan juga memberikan pengarahan-pengarahan kepada pemerintah daerah khususnya para kepala dinas Dukcapil dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di tanah air.

Ia menyampaikan, saat ini ada beberapa hal yang perlu untuk segera dituntaskan oleh pemerintah. Diantaranya menyangkut perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan cakupan akta kelahiran.

“Perekaman KTP el (e-KTP) sejauh ini sudah mencapai 98,2 persen, atau tinggal 2,48 persen. Kita harus segera menuntaskannya di tahun 2017 ini. Ada pun akta kelahiran kita wajib mengejar cakupannya target 85 persen,” jelasnya.

Zudan juga menekankan kepada seluruh perwakilan dari tiap provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia untuk memperhatikan dengan baik layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Program yang berkaitan dengan Adminduk harus jalan maksimal.

“Kalau ada masalah yang menghambat program cepat tuntaskan. Kalau tidak selesai, kirimkan ke yang lebih tinggi. Kalau itu selesai juga kirim kepada saya selaku penanggungjawab tertinggi. Pasti saya akan berikan solusi. Tidak ada masalah yang tak punya jalan keluar,” tuturnya.

BACA  Berkunjung ke Gorontalo, Kementerian Kominfo Sosialisasikan Program DTS

Setiap pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan Dukcapil mesti banyak insiatif, inovatif, sabar, adaptif, dan amanah. Kedepan ini, layanan sudah harus lebih maksimal. Bagi daerah yang penduduknya di bawah 200 ribu, programkan salam 10 menit.

“Artinya 10 menit saja, pengurusan Adminduk sudah kelar,” imbuhnya.

“Untuk daerah yang pendudukanya di atas 200 ribu sampai 500 ribu menjadi salam 30 menit. Sementara bagi daerah yang penduduknya di atas 500 ribu, program Semedi namanya (Sehari mesti jadi),” terangnya.

Pelaksanaan Rakornas sendiri menjadi baru kali pertama digelar. Sehingga Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah pertama yang menyelenggarakan kegiatan akbar ini.

Saat pembukaan semalam, hadir Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Sekretaris Daerah Prof. Winarni Monoarfa, Walikota Gorontalo Marten Taha, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga. Agenda tersebut juga dihadiri oleh para pejabat tinggi dilingkungan Direktorat Jendral Dukcapi, serta para kepala dinas dukcapil provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Ada pun tema Rakornas mengambil tajuk Pemutakhiran Kartu Keluarga Menuju Database Kependudukan yg akurat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Dari data yang sudah teregristrasi di kepantian semalam, total peserta mencapai 1.231.

BACA  Diresmikan Idah Syahidah, Kantor Baru Radio Suara RH Mulai Dimanfaatkan

Zudan mengatakan, ada banyak hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rakornas yang pertama ini. Di antaranya untuk memastikan 22 jenis layanan adminduk di seluruh Indonesia berjalan sebagaimana mestinya. “Kita ingin segera menuntaskan perekaman KTP el, serta percepatan pemenuhan 85 persen akta kelahiran, Ini juga berkaitan erat dengan persiapan mensukseskan Pilkada Serentak 2018 yang akan diikuti oleh 170 daerah,” kata Zudan.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan, pelaksanaan Rakornas 2017 sangat positif. Menurutnya, Rakornas adalah momentum yang tepat untuk menata adminduk lebih tertib. “Kita sangat bersyukur, Gorontalo ditunjuk sebagai tuan rumah,” kata Idris.

Dalam Rakornas kemarin ikut dilakukan penandatanganan perjanjian kerja Pejabat Dukcapil Daerah, berikut penandatanganan penjanjian kerja sama dengan lembaga pengguna Adminduk, serta penyerahan penghargaan keapda 10 daerah dengan cakupan akta kelahiran tertinggi.

Acara Rakornas ini masih akan terus berlanjut hingga hari ini (19/5) dan akan dihadiri oleh Menteri PAN-RB. (and/hargo)


Komentar