Senin, 30 Januari 2023
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ranperda Penyelenggaraan LLAJ dan Jasa Konstruksi Disetujui

Oleh Admin Hargo , dalam Gorontalo , pada Senin, 28 November 2022 | 14:05 Tag: , , , , , , ,
  Hamka Hendra Noer saat menandatangani persetujuan bersama terhadap Ranperda Penyelenggaraan LLAJ dan Ranperda Jasa Konstruksi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (28/11/2022). (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II di ruang sidang DPRD Gorontalo, Senin (28/11/2022).

Kedua Ranperda tersebut yaitu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan serta Ranperda Jasa Konstruksi.

banner 728x485

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan LLAJ, Erwinsyah Ismail menjelaskan, pembentukan Perda tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan penyelenggaraan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang atau barang.

Tujuan lainnya dari Ranperda tersebut, kata Erwinsyah Ismail, yaitu untuk menjangkau ke seluruh pelosok daerah, mendorong peningkatan perekonomian daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Perda itu juga bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antar pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban. Ranperda Jasa Konstruksi ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatkan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi di daerah.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer berharap Perda tersebut bisa segera mendapatkan nomor registrasi Peraturan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri sehingga secepatnya disosialisasikan kepada publik baik melalui kesempatan formal maupun informal.

Dalam pendapat akhirnya pada rapat paripurna tersebut, Hamka Hendra Noer juga mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah terkait untuk memahami dengan benar seluruh aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut.

“Setelah kedua Ranperda ini diundangkan, saya minta kepada perangkat daerah terkait tidak hanya menjadikannya dokumen formalitas semata. Pahami dengan benar apa yang sudah diatur di dalamnya dan dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan,” Pungkasnya. (*)

Penulis: Sucipto Mokodompis

(Visited 31 times, 1 visits today)

Komentar