Hargo.co.id – Upaya terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama beserta penasihat hukumnya yang mengkaitkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Susilo Bambang Yudhoyono mendapat reaksi keras elite Partai Demorkat.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik, mengecam keras upaya tak berdasar yang dilakukan oleh calon gubernur DKI nomor 2 itu dan kuasa hukumnya. Sebab Ahok yang sedang duduk di kursi pesakitan berusaha menghubung-hubungkan SBY dengan fatwa MUI.
“Kami menilai perbuatan jorok tersebut adalah pembunuhan karakter yang bermotif kampanye politik dan bersifat oportunistik. Karena, memanfaatkan dan menyalahgunakan imparsialitas pengadilan,” ujar Rachland dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (1/2).
Sementara, Ma’ruf Amin yang melakukan pertemuan dengan Agus Harimurti Yudhoyono di PBNU, kata Rachland, adalah ekspresi penghormatan terhadap para ulama dari organisasi Islam moderat terbesar di Indonesiaitu, dengan reputasi terpuji dalam merawat kebhinekaan.
“Menuduh pertemuan itu sebagai jejak konspirasi untuk menjatuhkan Ahok bukan saja dangkal, namun pertama-tama melecehkan integritas PBNU dan kaum Nahdliyin,” katanya.
Menurut Juru Bicara pasangan Agus-Sylvi itu, politisasi pengadilan yang dilakukan Ahok dan kuasa hukumnya sangat kental upaya mentransformasi konflik dari pengadilan ke tengah-tengah masyarakat.
“Padahal, fungsi pengadilan seharusnya melokalisir konflik hukum demi mencegahnya menjalar dan merusak kedamaian kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, tutur Rachland, patut diingatkan tugas kuasa hukum adalah membuktikan bahwa dakwaan jaksa pada kliennya salah atau tidak memenuhi delik. Hanya membangun narasi dan opini politik tentang pihak lain yang tak berhubungan dengan kasus itu sendiri, tidak akan menolong klien dari jeratan hukum. (cr2/JPG/hg)
