Sabtu, 26 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Realokasi Beasiswa Kembali Dipertanyakan, Gubernur : Itu Instruksi Pemerintah Pusat

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Minggu, 5 Juli 2020 | 09:05 WITA Tag:
  Suasana diskusi antara Forkopimda Gorontalo dengan forum presiden BEM se Gorontalo, Sabtu (4/7/2020). (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Realokasi anggaran beasiswa untuk penanganan Covid-19 di APBD Provinsi Gorontalo kembali dipertanyakan mahasiswa.

Kali ini bukan lewat media sosial, forum presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Gorontalo mempertanyakan hal itu secara bertatapan langsung dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada Silaturahim Forkopimda dengan Presiden BEM yang berlangsung di Domestique Cafe, Sabtu (4/7/2020).

“Ini bukan hendak meminta-minta beasiswa, tetapi di tengah pandemi covid-19 seperti ini banyak orang tua mahasiswa yang merasakan kesusahan khususnya dampak perekonomian. Maka dari itu slogan bahwa kami kecewa dengan Gubernur Gorontalo karena beasiswa digeser untuk pandemi covid-19,” ucap Presiden BEM UG, Mohamad Akbar Iyou.

Menurutnya, aksi yang sempat viral beberapa bulan lalu sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa akibat dari direalokasinya anggaran beasiswa untuk penanganan covid-19. Mahasiswa calon penerima beasiswa beramai-ramai mengganti foto profil akun medsos dengan tagar Kami Kecewa dengan Gubernur Gorontalo.

BACA  Imbauan Gubernur, Warga Tetap Taat Protokol Kesehatan

Pernyataan itu kemudian mendapat tanggapan dari Gubernur Rusli. Menurutnya, seluruh pemerintah daerah mendapat instruksi dari pusat untuk menggeser anggaran menangani Covid-19. Instruksi ini merupakan sebuah keharusan oleh pemerintah pusat di awal-awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Tertuang dalam instruksi tersebut agar setiap daerah memfokuskan anggaran untuk tiga hal penting yakni sektor kesehatan, Jaring Pengamanan Sosial dan pemulihan ekonomi.

“Namanya pertanian, PU, infrastruktur itu dipotong semua. Kalau kami tidak realokasi, langsung dipotong kurang lebih Rp300 miliar anggarannya. Untuk penanganan covid-19 bukan hanya provinsi, tapi juga kabupaten dan kota. Anggaran pemerintah pusat 650 triliun direalokasi untuk covid-19,” beber Rusli.

BACA  Hasil Evaluasi Keuangan, Ini Catatan dari BPKP

Pun demikian, lanjut Rusli, alokasi untuk beasiswa tidak semuanya direalokasi. Ada beasiswa yang sifatnya prioritas yakni untuk beasiswa dokter umum dan dokter spesialis yang memang ilmu dan tenaganya sangag dibutuhkan daerah.

“Sekarang kita lebih selektif. Bukan saya mengabaikan ilmu yang lain tidak, tapi Gorontalo butuh dokter baik umum dan spesialis. Kita butuh orang Gorontalo dokter yang sampai mati pun dia berkarya untuk Gorontalo.,” tegasnya.

Besar harapan Rusli agar mahasiswa memahami kondisi daerah secara utuh. Dirinya tidak pernah menutup diri untuk aspirasi. Bahkan, nomor HP pribadinya diumumkan di semua media sebagai tempat untuk mengadu, bertanya atau menyampaikan kiritik.

BACA  Blusukan di Kabila, Merlan Uloli Bantu Pemerintah Perangi Covid-19

“Orang yang nomornya tidak saya kenal saja saya balas, kenapa harus ke media sosial? Itu memang dialokasikan ke sana. Perjalan dinas kami potong, rapat-rapat kami potong, makan minum kami potong. Semuanya dipotong,” sambungnya.

Selain masalah beasiswa, mahasiswa juga mempertanyakan kebijakan rapid test bagi warga yang ingin masuk le Gorontalo. Gubernur Rusli bersikeras bahwa kebijakan itu adalah keharusan sebagai upaya melindungi warganya dari potensi penularan virus corona yang dibawa oleh pelaku perjalanan dari luar daerah.

Turut hadir pada kegiatan itu, Kapolda Irjenppl Adnas, Danrem 133 Nani Wartabone Birgjen Bagus Antonov Hardito. Hadir pula Kabinda Gorontalo dan perwakilan dari Kejaksaan Tinggi. (adv/rwf/hg)


Komentar