Senin, 12 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Refocusing Diharap Tak Hambat Pelaksanaan Program Pembangunan

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Legislatif , pada Jumat, 26 Februari 2021 | 07:26 WITA Tag: ,
  Anggota DPRD Gorontalo Utara, Gustam Ismail


Hargo.co.id, GORONTALO – Saat ini, daerah tentunya tengah diperhadapkan dengan berbagai persoalan kebijakan. Salah satunya yakni pemotongan anggaran atau refocusing yang menambah beban pemikiran daerah.

Sementara itu, di sisi lain Gorontalo Utara (Gorut) kini tengah diperhadapkan dengan anggaran yang devisit. Ini tentu membutuhkan jalan keluar, karena anggaran yang ada sangat kecil dan dinilai kurang untuk menjalankan program pembangunan.

Terhadap hal tersebut, Anggota DPRD Gorontalo Utara, Gustam Ismail meminta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bijaksana dalam melaksanakan refocusing tersebut.

BACA  Terkait Bencana Banjir, DPRD Minta Cari Akar Masalahnya

“Refocusing merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Sementara kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan program masih sangat terbatas, sehingga pemerintah daerah melalui OPD dituntut harus bijaksana dalam melaksanakan perintah tersebut,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan refocusing tersebut, OPD yang ada tentu harus melakukan pemotongan anggaran kata Gustam Ismail.

BACA  Data, Dokumen Penting Dalam Pelaksanaan Program

“Ini merupakan posisi yang dilematis, di satu sisi anggaran kurang, disisi lain dituntut harus refocusing. Disinila kebijaksanaan dan juga kecermatan dalam melakukan pemotongan anggaran harus dilakukan,” kata Gustam Ismail.

Yang menjadi opsi saat ini tentu pemotongan terhadap anggaran perjalanan dinas, dan ini coba dilakukan oleh OPD.

“Namun bagaimana dengan OPD lainnya yang anggarannya memang sangat kurang, sementara jika opsi perjalanan dinas dilaksanakan, disisi lain bagaimana dengan tupoksi yang harus dilaksanakan,” ujarnya.

BACA  Tingkatkan Ekonomi, Program Perikanan Harus Berdampak

Ada OPD yang memang harus melakukan perjalanan dinas terkait dengan tupoksi mereka seperti di UPBJ dan juga Inspektorat.

“Mungkin juga ada OPD lainnya yang begitu, sehingga hal ini harus dipertimbangkan juga, agar nantinya pemenuhan akan refocusing terpenuhi, sementara di sisi lainnya OPD tetap dapat maksimal melaksanakan apa yang menjadi tupoksi mereka,” kuncinya. (abk/adv/hg)


Komentar