Senin, 1 Maret 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Rekom DPP Golkar Hanya for NKRI

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Selasa, 19 Juli 2016 | 11:59 WITA Tag: ,
  


hargo.co.id GORONTALO – Rekomendasi DPP Partai Golkar untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan bertarung pada Pilgub Gorontalo, ternyata hanya untuk pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim. Ini ditandai dengan keluarnya surat dari DPP Partai Golkar

Surat itu juga semakin menegaskan bahwa Partai Golkar tak akan merekomendasikan calon diluar dari pasangan NKRI (Nyata Karya Rusli-Idris). Maklum, sebelumnya Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Fadel Muhammad tak tahu soal adanya keputusan itu. Apalagi ada isu jika istrinya, Hana Hasana yang akan direkomendasikan.

BACA  Idris Rahim Dorong Mahasiswa Gorontalo Kembangkan Penelitian Tanaman Palma

“Dengan adanya surat tersebut, maka tak akan memunculkan lagi spekulasi lain. Ini menegaskan bahwa DPP Partai Golkar merekomendasikan pasangan NKRI, bukan pasangan atau figur lain,” kata wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar, Ghalib Lahidjun ketika dihubungi Gorontalo Post (grup hargo.co.id).

Surat dengan Nomor 401/GOLKAR/VII/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Gorontalo, tertanggal 18 Juli 2016. Surat ini keluar berdasarkan hasil rapat Tim Pilkada Pusat pada 12 Juli 2016.

BACA  Asisten III Pemprov Gorontalo Jadi Pj. Sekda Pohuwato

“Adanya keputusan ini, adabaiknya kader Golkar merapatkan barisan untuk memenangkan NKRI Jilid II. Karena, keluarnya SK ini berdasarkan keinginan kader dan simpatisan Partai Golkar melalui berbagai tahapan,” kata Ghalib Lahidjun.

Lalu kenapa yang menandatangani bukan Ketua Umum dan Sekjen? Surat ini ditandatangi oleh Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham. Ghalib Lahidjun menjelaskan bahwa keputusan ini hanya untuk internal Partai Golkar, bukan untuk digunakan ke KPU.

BACA  Ini Cara Pemprov Gorontalo Tangani Stunting

“Nantinya di KPU, Partai Golkar akan mengisi blanko tentang siapa yang direkomendasikan. Untuk yang itu, Ketua Umum dan Sekjen menandatangani. Jadi, tidak ada masalah soal surat ini,” kata Ghalib Lahidjun. (jdm/hargo)


Komentar