ramadan2024

ramadan2024

Rektor UNG-IAIN Dipilih Presiden

×

Rektor UNG-IAIN Dipilih Presiden

Sebarkan artikel ini
UNG

GORONTALO,GP – Penetapan Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo tidak lagi melalui pemilihan senat sebagaimana yang berlangsung selama ini.

hari kesaktian pancasila

Pengganti Prof Syamsu Qamar Badu (UNG) dan DR Kasim Wahiji (IAIN) nanti, akan langsung ditunjuk Presiden Joko Widodo. Tidak hanya UNG dan IAIN, tapi akan berlaku untuk seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.

Penunjukan rektor oleh Presiden ini pertama kali disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dihadapan puluhan rektor dalam upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila Kamis (1/6).

Example 300250

Menristekdikti Mohamad Nasir belum bersedia berkomentar soal pelibatan presiden tersebut. Dia masih akan menemui Tjahjo untuk berdiskusi.

Wacana ini terus menggelinding. Sejumlah kalangan menilai intervensi presiden itu bertentangan dengan semangat otonomi perguruan tinggi. Porsi suara menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi (Menristekdikti) sebesar 35 persen selama ini dinilai sudah cukup mewakili pemerintah pusat.

Aturan pemilihan rektor selama ini tertuang dalam Permenristekdikti No 19/2017. Dalam peraturan tersebut, tidak ada klausul bahwa penetapan rektor memerlukan pertimbangan presiden. Klausul yang ada, Menristekdikti memiliki 35 persen suara dalam pemilihan rektor.

Ramadhan 2024

Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti Nada Darmiyanti Sriwijaningrum menyatakan bahwa belum ada komentar resmi dari Kemenristekdikti.

’’Sampai ada pertemuan resmi antara Menristekdikti dan Mendagri untuk pembahasan lebih lanjut,’’ ujarnya di Jakarta (2/6). Dia berharap isu tersebut dijelaskan Kemendagri selaku pihak yang kali pertama menyampaikannya ke publik.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Herry Suhardiyanto mengungkapkan, selama ini pemilihan rektor di tingkat kampus berjalan sampai ditetapkannya tiga nama calon, kemudian dibawa ke Kemenristekdikti. ’’Menristekdikti memiliki suara 35 persen,’’ katanya.

Pengamat pendidikan tinggi dari Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto menjelaskan, intervensi presiden yang berlebihan dalam pemilihan rektor bertentangan dengan semangat otonomi kampus.

’’Jelas menjadi sebuah praktik yang tidak umum,’’ ujarnya.

Totok mendukung penanganan bahaya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ideologi seperti itu tidak boleh berkembang di kampus. Apalagi sampai ada rektor yang memegang ideologi tersebut. Namun, untuk mengatasinya, tidak lantas presiden dilibatkan dalam pemilihan rektor.

Menurut dia, calon rektor yang berideologi menyimpang dari Pancasila bisa dideteksi sejak awal, yaitu ketika masa penjaringan bakal calon rektor. Kemudian, kalaupun bisa lolos, bisa disaring di tingkat kementerian.

’’Urusan pilrek sebenarnya selesai di pejabat eselon I Kemenristekdikti. Tidak perlu sampai presiden,’’ tegasnya.  (jpg/hargo)



hari kesaktian pancasila