Selasa, 15 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Respons Kemendagri Soal Dugaan Kebocoran Data di KPU

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara , pada Jumat, 22 Mei 2020 | 14:05 WITA Tag: ,
  Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh (Dok JawaPos.com)


Hargo.co.id, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons dugaan bocornya data pemilih tetap (DPT) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri tak bertanggung jawab melindungi data penduduk di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun KPU.

Seperti dilansir Jawapos.com, “Enggak (bertanggungjawab). Data sudah kita berikan penuh ke KPU,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh dikonfirmasi, Jumat (22/5).

Zudan memastikan, data kependudukan di Dukcapil Kemendagri tidak ada kebocoran. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait data kependudukan di Kemendagri. “Masyarakat tidak perlu khawatir, Dukcapil Kemendagri tidak ada kebocoran data, dari log dan traficnya tidak ada indikasi yang mencurigakan. Insya allah aman,” tegas Zudan.

BACA  Kapolri Jenderal Idham Azis Lantik 8 Kapolda Baru

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz menyatakan, tengah melakukan penelusuran dan pengecekan server data internal terkait adanya informasi penjualan 2,3 juta data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014.

“KPU RI sudah bekerja sejak tadi malam menelusuri berita tersebut lebih lanjut, melakukan cek kondisi intenal (server data) dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” kata Viryan dikonfirmasi, Jumat (22/5).

Viryan menuturkan, data yang beredar diduga merupakan softfile DPT Pemilu 2014. Dia menyebut, softfile data KPU tersebut memang dikeluarkan kepada publik dan bisa diakses secara terbuka sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. “Format pdf dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka,” ucap Viryan.

BACA  Jaksa Fedrik Adhar Terpapar Covid-19 Saat Mudik ke Baturaja Sumsel

Regulasi yang dimaksud merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Pasal 38 Ayat (5) menyebutkan, KPU kabupaten/kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Informasi penjualan data di situs hacker itu diungkap oleh akun Twitter @underthebreach. Akun tersebut merupakan akun yang sama yang juga mengungkap soal penjualan data 91 juta pengguna Tokopedia. Peretas mengaku bahwa data tersebut didapat langsung oleh mereka dari pihak KPU. Namun hal ini dibantah oleh KPU.

BACA  Polisi Beberkan Kronologi Penikaman Syekh Ali Jaber

Viryan menegaskan, jika merujuk pada data sebenarnya, DPT 2014 tak sampai angka 200 juta. Menurutnya, itu hanya klaim. “Itu kan klaim yang bersangkutan. Jumlah DPT Pilpres 2014 tak sampai 200 juta, melainkan 190 juta,” tukas Viryan.(bp/mr/jawapos/hg)

 

 

 

 

*) Artikel ini telah diterbitkan oleh Jawapos.com dengan judul yang sama. Pada edisi Jumat, 22 Mei 2020

Komentar