Ribuan Pejabat Siap-siap Non Job, Ingin Tahu Kenapa?

Presiden Jokowi dan Wapres K.H. Ma’ruf Amin mendapatkan ucapan selamat dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo setelah menerima Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, dalam Sidang Paripurna MPR RI, di Senayan, Jakarta, Ahad (20/10) sore. (Foto Istimewa/Humas)

Hargo.co.id, GORONTALO – Ini pertanda buruk bagi para pejabat di Indonesia termasuk di Gorontalo. Yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu dari 4 juta lebih ASN di Indonesia.

Salah satu konsentrasi Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma’ruf Amin dalam lima tahun ke depan, adalah pemangkasan jumlah pejabat. Dari sebelumnya empat eselon yaitu pejabat eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV, kini tinggal menjadi dua level saja.

Ini disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pada sidang paripurna MPR-RI dalam rangka pelantikan presiden-wakil presiden terpilih periode 2014-2019, di gedung MPR-DPR, (20/10/2019).

“Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa enggak kebanyakan?,” ujar Jokowi dihadapan anggota MPR-RI.

“Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” sambungnya.

Pemangkasan jabatan birokrat ini akan dilakukan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam upaya penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Agar bisa mengundang investasi masuk ke Indonesia. Sehingga lapangan kerja terbuka luas.

“Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong,” ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2016-2019 Bambang Brodjonegoro (Bambroj) menilai rencana pemangkasan pejabat eselon di kementerian dan lembaga adalah langkah positif dalam menyederhanakan birokrasi, terutama dalam pengambilan keputusan.

“Ya menurut saya itu bagus. Artinya eselonnya dirampingkan, disederhanakan supaya enggak terlalu panjang rantai pengambilan keputusan ya,” katanya usai menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung DPR/MPR, Minggu siang (20/10) dilansir CNBC Indonesia.

Menteri Keuangan periode 2014-2016 ini juga menegaskan keputusan Jokowi tersebut sangat mungkin diterapkan dan berujung pada penyederhanaan proses dalam birokrasi.

“Ya kan berarti nanti selow semua proses. Mungkin, sangat mungkin (diterapkan). Ya dalam waktu ini lah,” tegasnya.

Lima Fokus Kerja

Penyederhanaan birokrasi ini memang menjadi salah satu dari lima fokus kerja yang akan dilakukan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam lima tahun mendatang. Empat aspek lain yang juga akan dilakukan oleh pemimpin baru Indonesia ini yaitu pertama, pembangunan SDM. Menurut Jokowi, pihaknya akan mengupayakan terbangunnya SDM pekerja keras yang dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan Indonesia.

“Itu pun, tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita,” jelasnya.

“Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” tandasnya.

Fokus kedua pemerintahan dalam lima tahun ke depan yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang akan digenjot adalah.

Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Fokus ketiga adalah menyederhanakan regulasi. Jokowi menegaskan, pihaknya akan memotong dan memangkas regulasi yang terlalu banyak.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, menurut Jokowi adalah UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law. Yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

“Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus,” ujarnya.

Fokus terakhir adalah transformasi ekonomi. Jokowi mengemukakan, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Target Terlalu Tinggi

Pidato Jokowi ini mendapatkan tanggapan dari sejumlah pihak. Pengusaha yang sempat maju sebagai Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno memberikan ucapan selamat untuk Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Sandiaga berpesan agar Jokowi mampu mengemban amanah dan bisa mengejar cita-cita menjadi negara maju.

“Selamat sekali lagi untuk Pak Jokowi, selamat mengemban amanah, semoga cita-cita negara kita menjadi negara maju, 5 besar ekonomi dunia bisa tercapai,” kata Sandiaga di Gedung MPR ketika ditemui usai pelantikan Jokowi-Ma’ruf, Minggu (20/10).

Sandiaga melihat Jokowi sangat optimistis menatap ekonomi Indonesia. Walaupun target yang disampaikan Jokowi cukup berat.

“Ada target yang spesifik. Ini tak datang secara otomatis, harus bekerja kerja, targetnya cukup tinggi,” katanya.

Sandiaga juga mengajak seluruh pihak untuk optimistis mengejar target tersebut. Ia mendukung penuh Jokowi yang bermimpi memberantas seluruh kemiskinan.

“Kemiskinan diharapkan bisa ditekan serendah mungkin,” tutup Sandiaga. (gp/net/hg)

-