Minggu, 28 November 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Risma Minta Pemda Lebih Aktif Verifikasi Data Penerima Bansos Setiap Bulan

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara , pada Rabu, 24 November 2021 | 22:05 PM Tag: ,
  Menteri Sosial Tri Rismaharini. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Hargo.co.id, JAKARTA – Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berbagai kebijakan strategis dilakukan untuk memastikan bantuan disalurkan dengan tepat sasaran, tepat nilai, dan tepat jumlah.

Karena itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Pemerintah Daerah bisa melaksanakan pembaruan data sebulan sekali. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif menyampaikan usulan baru penerima manfaat.

“Sekarang ini perbaikan data penerima manfaat dilakukan setiap bulan. Hal ini menjadi kesempatan daerah mengusulkan data baru. Pemerintah daerah saya minta lebih aktif lagi memverifikasi data bansos. Karena data verifikasi data kemiskinan memang menjadi kewenangan daerah,” kata Risma dalam keterangannya, Rabu (23/11).

Selain dengan pembaruan data setiap bulan, Kemensos juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah penerima manfaat.

Risma menekankan, dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. “Penerapan teknologi geo-tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” ujar Risma.

Dengan menggunakan citra satelit, Kemensos dapat mengidentifikasi kelayakan penerima manfaat. Dari hasil geo-tagging, terdapat 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bansos.

Hasil dari pengecekan data tersebut, perlu ditindaklanjuti pemerintah untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Risma menyatakan, data penerima bantuan terdapat dua jenis yaitu primer dan sekunder, di mana data sekunder yang memiliki Kementerian Sosial.

“Data primer dimiliki oleh daerah. Ketika terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang mendapat bantuan, kami perlu mendapatkan masukan dari daerah,” tegas Risma.

Dalam kesempatan sesi pemadanan data, Risma juga menyoroti adanya bantuan yang belum terdistribusi. Di Kabupaten Majalengka, misalnya, terdapat 6.015 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi pada periode Juli-Oktober. Di Kabupaten Majalengka pula, pada periode Juli-Agustus terdapat 4.784 KKS.

Risma menyatakan, pola sama hampir semua daerah, KKS yang belum terdistribusi terjadi pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Risma meminta Pemkab Majalengka memastikan penerima manfaat menerima bantuan minggu ini.

“Saya minta minggu ini clear . Penyaluran bantuan pusatkan di kecamatan dalam waktu 3 hari. Lansia yang tidak bisa jalan atau yang sakit itu saya minta diantar,” ujar Risma.

Risma meminta pembayaran bantuan dilakukan secara sekaligus dan dengan uang cash. “Ini sudah bulan November. Tidak ada waktu lagi bila dibayarkan dengan komoditas. Jadi bayar cash . Asal ada KK dan KTP itu sudah cukup,” pungkas Risma.(JawaPos.com)

*) Artikel ini telah tayang di JawaPos.com, dengan judul: “Risma Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos Setiap Bulan”. Pada edisi Rabu, 24 November 2021. https://www.jawapos.com/nasional/24/11/2021/risma-minta-pemda-perbaiki-data-penerima-bansos-setiap-bulan/

(Visited 7 times, 1 visits today)

Komentar