Senin, 19 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Rp 106 M Uang Daerah Belum Dikembalikan

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Jumat, 22 Desember 2017 | 12:07 WITA Tag: , ,
  


Hargo.co.id, GORONTALO – Keseriusan pemerintah daerah (Pemda) menagih kerugian daerah kembali dibutuhkan. Pasalnya, uang milik daerah yang belum dikembalikan masih cukup besar. Sampai saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo mencatat masih ada Rp 106 miliar uang daerah yang belum dikembalikan.

Nilai uang Rp 106 miliar tersebut merupakan perhitungan kerugian daerah hasil temuan BPK RI perwakilan Gorontalo. Temuan itu diperoleh dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Gorontalo selang 2005 hingga Juni 2017.

Sebelumnya sejak 2005-2017 tersebut total kerugian negara di Provinsi Gorontalo mencapai Rp 178 miliar dengan jumlah kasus yang ditemukan sebanyak 8.128 kasus. Pengendali Teknis BPK Perwakilan Gorontalo Hendri Purnomo Djati mengungkapkan, dari total kerugian daerah Rp 178 miliar, sekitar Rp 72 miliar sudah dikembalikan. Atau mencapai 41 persen.

“Sedangkan yang belum terselesaikan sekitar Rp 106 miliar atau sekitar 59 persen. Angka ini cukup signifikan untuk penyelesaian kerugian yang dialami daerah,” kata Hendri pada media workshop dengan tema penyelesaian kerugian daerah di Auditorium BPK RI Perwakilan Gorontalo, Kamis (21/12).

BACA  Pemprov Minta Pemkab Gorontalo Percepat Pengurusan Lahan Secaba

BPK Gorontalo tidak menargetkan berapa pembayaran yang harus diselesaikan Pemda. Namun ketentuan mengatur Pemda harus membayar sampai tak ada lagi kerugian yang dialami daerah tersebut.

Paling penting, menurut Hendri, Pemda harus segera menyelesaikan temuan BPK dalam pelaporan setiap tahunnya. Namun BPK sendiri sering kali mendapati persoalan di yang berada di internal Pemda, sehingga terjadi kendala dalam pengembalian ganti rugi.

“Kendalanya ada dua sisi. Pertama, perubahan organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti ada yang dipecah, ada yang disatukan. Sementara kerugian didapatkan sejak 2005. Sehingga semakin sulit kita mencari OPD mana yang harusnya membayar kerugian negara ini,” urai Hendri.

BACA  Gelar Penguatan KIM, Ini Harapan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo

“Kedua, sisi pejabat. Karena ada yang pejabatnya sudah meninggal, ada yang sudah dimutasi, ada yang sudah tidak tahu keberadaannya dimana. Belum lagi pemecahan atau pemekaran daerah. Sehingga membuat penanggungjawabnya tidak ditemukan,” sambung Hendri menjelaskan.

Hendri menegaskan, Pemda harusnya memberikan jaminan pada saat Pemda menetapkan kerugian negara. Sehingga ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.

“Jadi bagi pejabat yang telah ditetapkan terindikasi merugikan uang negara. Maka harus ada jaminan sampai dengan penyelesaian kerugian negara. Jaminan inilah yang akan menutupi kerugian negara,” kata Hendri.

Potensi kerugian uang negara, dikatakan Hendri disebabkan, tiga komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan OPD. Di antaranya Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat di OPD tersebut serta pihak ketiga yang berurusan dengan Pemda. Informasi kerugian negara ini sendiri diperoleh BPK dari hasil pemeriksaan yang diberikan oleh pemeriksa aparat pengawas internal pemerintah, Badan pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun dari laporan atasan langsung.

BACA  Idris Rahim Sebut Penyuluh dan Kader BKKBN Ujung Tombak Penurunan Stunting

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Muhaimin mengatakan bahwa yang seharusnya melakukan tindaklanjut atas kerugian daerah tersebut adalah pejabat di lingkungan pemerintahan tersebut.

“BPK tugasnya memantau sampai sejauh mana pemerintah daerah menyelesaikan hasil temuan BPK. Sistimatika pelaksanaannya itu, mereka menyampaikan hasil yang sudah kompilasi atau ditindaklanjuti di daerah, kemudian ditindaklanjuti oleh BPK. Kemudian BPK melihat dokumen-dokumen pertanggungjawaban itu. Di BPK sendiri untuk tindaklajut ada empat kategori yang dilihat oleh BPK yaitu, sudah dilakukan pelaksanaan rekomendasi BPK, belum dilaksanakan, dilaksanakan sebagian dan yang keempat tidak dapat dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu,” kata Muhaimin. (ndi/hargo)


Komentar