Selasa, 20 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Rusli Habibie dan Idah Syahidah Serahkan LHKPN ke KPK

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Gorontalo Headline , pada Rabu, 24 Maret 2021 | 02:05 WITA Tag: ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi isteri Idah Syahidah saat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK, Selasa (23/03/2021). (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Herry Muryanto, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama istri, Idah Syahidah yang juga selaku Anggota DPR RI, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/03/2021).

Kedatangan Gubernur Rusli Habibie bersama Idah Syahidah di Kantor KPK itu, tidak lain dalam rangka menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Ini untuk kesekian kalinya Gubernur Rusli menyerahkan laporan LHKPN selama menjabat lebih kurang sembilan tahun. Sementara bagi Idah yang juga menjabat anggota Komisi VIII DPR RI, LHKPN tahun 2021 menjadi kali kedua ia laporkan.

BACA  Pemprov Minta Pemkab Gorontalo Percepat Pengurusan Lahan Secaba

“Alhamdulillah hari ini saya datang untuk menyerahkan LHKPN tahun 2021 bersama ibu. Karena sudah jadi anggota DPR RI, jadi termasuk PN atau pejabat negara,”ujar Rusli Habibie.

Orang nomor 1 di Provinsi Gorontalo itu berharap penyampaian LHKPN ini bisa diikuti oleh pejabat dan seluruh PNS Pemprov Gorontalo. Tidak terkecuali bagi 45 anggota DPRD yang juga diwajibkan melaporkan harta kekayaannya.

BACA  Sekdaprov Gorontalo Apresiasi Kinerja OPD yang Lampaui Target

“Tahun 2020 lalu Pemprov Gorontalo meraih penghargaan dari KPK sebagai instansi dengan pengelolaan LHKPN terbaik tahun 2020. Pemprov masuk kategori Wajib Lapor 10-1000 untuk Eksekutif Provinsi,”tutur Rusli Habibie.

Gubernur Gorontalo II periode itu juga menambahkan, dimana pada tahun 2021 pihaknya menargetkan pelaporan LHKPN sebesar 100 persen. Saat ini ada 380 wajib lapor, 369 atau 94,11 persen sudah menyerahkan LHKPN, sementara sisanya 23 pejabat segera memasukkan laporan.

BACA  Gubernur Ingatkan Kabupaten-Kota untuk Realisasikan Fisik dan Keuangan

“Seluruh LHKPN yang masuk, sedang diklarifikasi oleh KPK. Saya optimis target 100 persen bisa terwujud sebab LHKPN sudah menjadi salah satu indikator bagi PNS untuk menerima atau tidak menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD),”tambah Rusli Habibie.

Penyerahan LHKPN tersebut, disambut baik dan diapresiasi oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Herry Muryanto. Menurutnya, ini bisa menjadi contoh yang baik terhadap penjabat maupun penyelenggara negara yang lain.(zul/adv/hargo)


Komentar