Rabu, 1 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Rusli-Idris Dipastikan Cuti Oktober

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Minggu, 4 September 2016 | 16:46 PM Tag: , , ,
  

Hargo.co.id GORONTALO – Keputusan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim untuk maju kembali di Pilgub 2017 dan tetap berpasangan, akan berdampak pada lebih cepatnya pergantian pucuk pimpinan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Meski masa jabatan pasangan Rusli-Idris yang lebih dikenal dengan duet Nyata Karya Rusli Idris (NKRI) baru akan berakhir sekitar pertengahan Januari 2017, duet NKRI sepertinya akan lebih awal untuk melepas jabatannya sebagai pemimpin daerah.

Saat pasangan ini sudah mulai berkampanye untuk pencalonan Pilgub 2017 mulai 26 Oktober mendatang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah akan menempatkan Penjabat Gubernur (Penjagub).

Hasil ini diperoleh Komisi I Deprov Gorontalo saat berkonsultasi di Dirjen Otda, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait LKPJ akhir masa jabatan dan cuti kampanye kepala daerah, Jumat (2/9).

“Penunjukkan Penjagub dari Kemendagri lebih awal karena masa cuti kampanye beririsan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur-Wakil Gubernur pada Januari,” ujar Wakil Ketua Komisi I, AW Thalib.

Hal ini sesuai dengan pasal 70 (3) poin a, Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dimana mengharuskan petahana untuk melakukan cuti selama kampanye.

Sebagaimana tahapan Pilkada 2017 yang telah dirilis KPU, masa kampanye Pilkada 2017 dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, sementara masa jabatan NKRI akan berakhir januari 2017.

Menurut AW Thalib, Kemendagri berpandangan, keberadaan Penjagub sudah menjadi kebutuhan, kendati masa jabatan NKRI belum berakhir.

Sebab, lanjut AW.Thalib, dipenghujung tahun saat Gubernur-Wakil Gubernur sedang menjalani masa cuti, ada beberapa agenda pemerintahan yang membutuhkan pengambilan kebijakan dari pimpinan daerah.

Misalnya penyusunan APBD 2017 dan pengisian jabatan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru hasil penyesuian dengan PP 18 tahun 2016.

“Awalnya kita berpikir ini saat masa kampanye hanya dibutuhkan penunjukkan Plt (pelaksana tugas) Gubernur. Tapi ternyata Kemendagri berpandangan harus ditunjuk Penjagub agar bisa mengambil kebijakan strategis,” jelasnya.

Dia mengatakan, penunjukkan Penjagub oleh Kemendagri bisa merupakan pejabat dari pusat atau di daerah.

“Tergantung Kemendagri. Tapi biasanya untuk Penjagub akan diambil dari Pusat,” jelasnya.

Lebih jauh AW Thalib menjelaskan, saat masa jabatan pemerintahan NKRI tinggal sebulan berakhir, Deprov akan melaksanakan rapat paripurna tentang penyampaian akhir masa jabatan ke Kemendagri.

“Paripurnanya bulan Desember. Hasil paripurna ini kemudian akan jadi dasar Kemendagri untuk menunjukkan Penjagub,”ujarnya.

Jadi, Kemendagri akan melakukan penunjukan kembali Penjagub Gorontalo. “Bisa saja yang sudah ditunjuk sebelumnya meneruskan sampai ada pemimpin baru hasil Pilgub 2017. Atau nanti akan ditunjuk orang baru,” jelasnya. (rmb/hargo)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar