Senin, 18 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Santunan Duka Pemkot Masih Nunggak 135 Orang

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Kamis, 13 Oktober 2016 | 12:50 PM Tag: , ,
  

Hargo.co.id GORONTALO – Janji Pemerintah kota (Pemkot) Gorontalo memberi santunan duka Rp 2,5 juta menuai dipertanyakan warga.

Pasalnya, salah satu program yang masuk dalam 8 program gratis pemerintahan Marten Taha-Budi Doku (MADU) itu tak berjalan maksimal. Ini seiring masih adanya tunggakan pembayaran kepada masyarakat/anggota keluarga yang meninggal.

Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, saat ini masih ada sebanyak 135 orang penerima santunan duka yang belum terbayarkan. Salah satunya dialami Gusti Daud, warga Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.

Orang tua (ayah,red) Gusti meninggal pada akhir Agustus 2016 lalu. Seiring hal itu Gusti kemudian menyerahkan akta kematian ayahnya kepada Pemkot Gorontalo. Namun selang 40 hari berlalu, program santunan duka belum kunjung dicairkan oleh Pemkot Gorontalo.

Terkait masih adanya tunggakan pembayaran santunan duka, Wakil Walikota Gorontalo Budi Doku mengakui bila sudah banyak warga yang datang menagih janji MADU. Hanya saja menurut Budi Doku, keterlambatan pembayaran santunan duka itu dikarenakan anggaran yang disediakan Pemkot Gorontalo tak mencukupi.

“Ini di luar prediksi. Sehingga anggaran yang disediakan tak cukup,” ungkap Budi Doku. Menurut Budi Doku, santunan duka yang diprogramkan MADU berlaku untuk semua warga Kota Gorontalo. Sehingga tidak hanya terbatas pada pemilih MADU saja.

“Dan tentunya janji tersebut harus direalisaikan. Dan kalau boleh warga Kota Gorontalo jangan dulu meninggal karena Pemkot belum siap mengadakan dana duka,” kata Budi Doku.

Lebih lanjut Budi Doku mengemukakan, banyak pos belanja yang bisa dialihkan untuk pembayaran uang duka itu. Bisa diambil dari pos-pos yang tidak terlalu mendesak.

“Bahkan bisa diambil dari uang makan kami, atau anggaran yang tidak terlalu penting. Yang pasti uang ini harus segera dibayarkan,” seru Budi. Sebab mantan Anggota DPD-RI itu tak ingin dari adanya kasus tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah menurun.

“Kalau kepercayaan masyarakat hilang, maka partisipasi mereka terhadap pemerintahan juga akan hilang. Ini yang saya tidak inginkan,” tambahnya. Sementara itu Ketua Pokja Kartu Sejahtera Kota Gorontalo Deddy Kadullah mengakui bila masih ada 135 penerima santunan duka yang belum terbayar.

“Kami mengakui ada yang belum terbayarkan, ini kami sudah jelaskan kepada ahli waris, dan ini masalah ini sudah diselesaikan dengan kesepakatan bersama,” jelas Deddy Kadullah.

Menurut Deddy Kadullah, dalam pertemuan yang digelar Agustus lalu itu, Pemerintah menjelaskan kondisi yang membuat pemerintah belum bisa membayarkan uang duka tersebut.”Jadi tidak ada niat kami menunda, apalagi tidak membayarkan. Memang ini karena salah prediksi kami. Target yang ada sudah melampaui,” jelas Deddy

Setiap bulan, jelas Deddy Kadullah, Pemkot menargetkan orang meninggal mencapi 60 orang. Namun pada kenyataan setiap bulannya orang yang meninggal jauh dari target.

Ada yang mencapai 70 orang bahkan mencaiap 80 orang.”Makanya sebelum akhir tahun, anggaran untuk duka sudah habis, bahkan masih ada yang belum kita bayarkan. Ini menjadi perhatian kami, dan kami sudah perjuangkan untuk dianggarkan di APBD Perubahan, dan pekan ini akan kami bayarkan,” jelas Deddy Kadullah.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dekot Gorontalo Hais Nusi menyampaikan, Dekot Gorontalo sudah mengalokasikan Rp 2 miliar pada APBD-P untuk santunan duka.”Tujuannya agar masih menunggak bisa terbayarkan, bahkan anggaran tersebut diprediksi sampai akhir tahun nanti,” kata Hais Nusi.

Dekot Gorontalo, lanjut Hais Nusi, sudah mengorbankan banyak hal untuk memperjuangkan anggaran santunan duka tersebut. Di antaranya dengan memangkas anggaran kelurahan.

“Bahkan anggaran untuk penimbunan rumah dinas wakil walikota yang sebesar Rp 900 juta tersebut, itu kita alihkan ke biaya duka tersebut,” kata politisi asal Golkar tersebut.

Hais juga meminta kepada pemerintah daerah untuk segara mencairkan dana duka tersebut. “Dari Dekot sudah mengesahkan anggaran tersebut, dan pemerintah harus segera mencairkannya, memang masih ada persoalan teknis di pemerintah, tapi kita dari Dekot meminta agar segera dibayarkan dana duka tersebut,” pungkasnya. (wan/hargo)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar