Minggu, 29 November 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Sebanyak 1.600 Pekerja dari PG Tolangohula Tolak Omnibuslaw

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Legislatif , pada Senin, 12 Oktober 2020 | 15:33 WITA Tag:
  Karyawan PG Tolangohula saat menyerahkan surat penolakan atas UU Omni Maslow ke DPRD Kabgor. (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Pasca Rancangan Undang-undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR RI pada 5 oktober 2020, sebanyak 1.600 orang pekerja dari Pabrik Gula (PG) Tolangohula Gorontalo memberi sikap menolak.

Hal ini diungkapkan di hadapan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase yang menerima mereka diruang kerjanya, kemarin. Penolakan itu disampaikan Pengurus Serikat Pekerja Mandiri Tolangohula (SPMT) PT Pabrik Gula Gorontalo Tolangohula dengan pernyataan sikap tertulis, Senin (12/10/2020).

BACA  DPRD Kabgor Apresiasi Sikap Guru dan Orang Tua Siswa

Ketua DPRD Kabgor, Syam T Ase mengatakan, dalam pernyataan sikap tertulis terdapat tiga poin tuntutan. Pertama, mereka menolak Undang-undang Cipta Kerja Tahun 2020, selanjutnya, keinginan para pekerja pabrik agar pemerintah pusat dan perwakilan rakyat  Gorontalo di DPR RI membatalkan Undang-undang Cipta Kerja.

Kedua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk membatalkan Undang-undang. Ketiga, meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk menyampaikan atau meneruskan pernyataan sikap tersebut kepada Presiden dan DPR RI.

BACA  Kafilah MTQ Provinsi Gorontalo Siap Bertolak ke Sumatera Barat

“Setelah diterima aspirasi itu akan segera ditindaklanjuti DPRD Kabupaten Gorontalo untuk diteruskan DPR RI dan Insya Allah secepatnya aspirasi ini akan kami sampaikan ke DPR RI termasuk pemerintah pusat,” tutur Syam.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Mandiri Tolangohula (SPMT) PT Pabrik Gula Gorontalo Tolangohula, Yervan Bilondatu, menyampaikan terdapat sejumlah poin Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak bagi pekerja.

BACA  HPMU Segera Temui Warga Pinogu

“Diantaranya pesangon untuk pekerja. Pesangon yang sebelumnya diatur 32 bulan, dirubah menjadi 16 bulan. Hal lainnya seperti, cuti panjang pekerja, cuti haid, dan cuti hamil,”  terang Yervan.

Ia berharap, aspirasi 1.600 pekerja pabrik gula Tolangohula dapat diterima serta menjadi pertimbangan DPR RI membatalkan Undang-Undang Cipta kerja.

“Harapan 1.600 pekerja berharap Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan DPR RI,” harap Yervan. (wie/adv/hg)


Komentar