Sebanyak 10 Sekolah Dasar Negeri Segera Ditutup di Kota Gorontalo

Kondisi SD Negeri 78 Kota Tengah di Jalan Bali, Kelurahan Pulubala, Kota Gorontalo yang segera ditutup lantaran kekurangan siswa. (Foto Jefri Rison/Gorontalo Post)

-

Hargo.co.id, GORONTALO  – Sebanyak 10 Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Gorontalo segera ditutup, dan terpaksa dilakukan regrouping atau penggabungan satuan pendidikan. Faktor kekurangan murid dan guru serta tidak terpenuhinya sejumlah persyaratan standar pendidikan nasional, menjadi penyulut utama sehingga 10 SD Negeri itu harus dihapus dan digabung dengan sekolah lain yang dianggap memenuhi ketentuan.

Sepuluh sekolah tersebut, akan digabung dengan sekolah yang masih dalam kawasan satu kecamatan (lihat grafis).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo Lukman Kasim, menjelaskan, pihaknya telah melakukan analisis terhadap kelayakan sekolah-sekolah di Kota Gorontalo dengan mempertimbangkan segala persyaratan standar pendidikan nasional.

Standar tersebut, termasuk di antaranya rasio guru terhadap siswa, progres pengelolaan, aktivitas non akademik, hingga kelengkapan sarana-prasana.

“Tahun ini 10 sekolah tersebut tidak lagi memenuhi standar dan ini sudah kita ajukan Kemendikbud RI. Kita juga sudah sampaikan ini berulang-ulang kepada pihak DPRD, bahkan kajiannya sudah dua tahun lalu kita lakukan,” ujarnya.

Namun menurut Lukman, 10 sekolah tersebut bukan berarti ditutup atau dihapus, tetapi dilakukan regrouping atau penggabungan. Langkah memiliki arti penggabungan secara administrasi sekolah dalam data pokok pendidikan (Dapodik), baik guru, sarana-prasarana, potensi sekolah, hingga kesiswaan, ke sekolah lain yang memenuhi syarat.

Langkah ini, kata Lukman, sudah wajib dilaksanakan dengan mempertimbangkan banyak hal. Pemkot Gorontalo ingin menyelamatkan guru-guru, sekolah dan siswa agar tidak tergusur oleh aturan. Bila dibiarkan begitu saja, sekolah akan rugi.

Contoh kerugiannya, sekolah tersebut tidak bisa mendapatkan kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Disamping itu, guru-gurunya kehilangan tunjangan sertifikasi lantaran rasio perbandingan guru dan siswa yang menyaratkan 1 rombongan belajar, minimal 1 guru mengajar 28 siswa tidak terpenuhi.