Senin, 29 November 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Sebanyak 61 BUMDes di Kabupaten Gorontalo Bermasalah

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Gorontalo , pada Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:05 PM Tag:
  Ilustrasi

Hargo.co.id, GORONTALO – Sebanyak 61 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari total 191 BUMDes yang ada Kabupaten Gorontalo belum melaporkan administrasi keuangan. Pengurus beralasan masih melakukan pembenahan administrasi. 

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Agus Paramata mengatakan, pihaknya belum mengetahui status keaktifan puluhan BUMDes tersebut. Dirinya hanya menerima laporan bahwa 61 Pengurus BUMDes tersebut masih melakukan penyegaran dan pembenahan administrasi. 

“Dari data yang ada, dari 191 desa, data yang masuk itu baru 130 BUMDes. Yang lain masih menunggu. Dengan alasan masih penyegaran pengurus dan pembenahan administrasi,” ungkap Agus Paramata, Sabtu (15/10/2021).

Dirinya mengakui, saat ini memang terdapat beberapa BUMDes yang bermasalah dalam pelaporan pengelolaan keuangan. Padahal, kata dia, setiap BUMDes wajib melaporkan pertanggungjawabannya secara terbuka. 

“Itu yang kami selalu tekankan. Kami akui dari 61 BUMDes itu mungkin karena tidak melaporkan hasil pertanggungjawabannya, sehingga mereka masih melakukan penyegaran dan pembenahan struktur,” ucap Agus Paramata. 

Saat ditanyakan total anggaran yang dikelola, Agus Paramata mengatakan, Total dana yang dialokasikan untuk pengelolaan dana BUMDes di Kabupaten Gorontalo mencapai Rp 35 Miliar.

“Dari 191 desa, total dana BUMDes itu sekitar Rp 35 Miliar. Untuk kerugian dan keuntungannya itu bisa diketahui pada akhir tahun nanti,” ungkap Agus Paramata.

Dalam pengelolaannya, kata Agus Paramata, BUMDes berkaitan dengan dana desa. Sehingga, perlu sinergitas dengan perangkat desa. Mulai dari status BUMDes sampai pada pengelolaan, perencanaan kegiatan yang dilakukan.

Agus mengatakan, apa yang disampaikannya tersebut bukan semata-mata sebuah ancaman. Dirinya hanya berharap, BUMDes harus dikelola dengan baik sebab berkaitan dengan perputaran ekonomi masyarakat. 

Dirinya juga mengingatkan, Miliaran anggaran tersebut, bukan dana hibah. Butuh peran BUMDes untuk mengelola itu.

“Saya sampaikan, ini bukan semata-mata kami instruksikan mengancam, tidak begitu. Kami hanya berharap pengelolaan dana itu, kan itu dana desa yang kemudian dikelola oleh BUMDes berdasarkan usaha yang sudah direncanakan. Jadi harus aktif BUMDes nya,” tegasnya.(*) 

 

Penulis : Herman Abdullah

(Visited 1.882 times, 1 visits today)

Komentar