Sabtu, 6 Maret 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Sebanyak 96 Honorer dan Penyuluh Diangkat jadi PPPK di Kabgor

Oleh Berita Hargo , dalam Advertorial Kab. Gorontalo , pada Senin, 1 Februari 2021 | 17:05 WITA Tag: , ,
  Sebanyak 96 tenaga honorer dan penyuluh di Kabupaten Gorontalo saat menerima SK penetapan sebagai PPPK. (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Sebanyak 96 tenaga honorer dan tenaga penyuluh di Kabupaten Gorontalo menerima Surat Keputusan (SK) tentang penetapan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah setempat.

Keputusan terkait pengangkatan PPPK ini merupakan hasil seleksi yang dilakukan di bulan februari 2019 lalu yang dikuti oleh 77 orang Guru honor dan 20 orang tenaga penyuluh yang merupakan tenaga harian lepas pertanian yang bertugas di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Gorontalo mengungkapkan, 20 orang tenaga penyuluh pertanian dinyatakan lulus, sedangkan dari satu dari 77 guru honorer dinyatakan tidak lulus berkas.

BACA  Gubernur Gorontalo Lantik 260 Pejabat Fungsional dan 16 PPPK

“Saat ini tim teknis BKD Diklat masih terus melakukan koordinasi dengan Kanreg 11 BKN Wilayah Manado,” ujar Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Gorontalo, Safwan Bano, Senin (1/2/2021).

Diangkatnya para tenaga honorer tersebut menambah Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo menjadi 5.320 dari yang sebelumnya 5.224 per tanggal 31 Januari kemarin.

Pengangkatan 96 tenaga honorer dan tenaga harian lepas tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK dikontrak minimal satu tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

BACA  Gugatan Kandas di MK, KPU Tetapkan Nelson-Hendra Pemenang Pilkada di Kabgor

“PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan,” bunyi Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014.

Safwan Bano menjelaskan, pengangkatan PPPK sesuai dengan Keputusan Menpan nomor 402, tanggal 21 Oktober tahun 2020 tentang penetapan formasi PPPK di Kabupaten Gorontalo.

Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo mengungkapkan, Di tahun 2021 ini, Pemerintah daerah kabupaten gorontalo akan mengusulkan sebanyak 2.037 orang untuk di angkat sebagai PPPK.

“Ini sengaja kita buat agar status kepegawaiannya benar-benar legitimate dan dari sisi kesejahteraannya tidak terlalu berbeda dengan PNS,” ujar Nelson Pomalingo usai menyerahkan SK tersebut di Aula pemerintah daerah setempat, Senin (1/2/2021).

BACA  Warga Kabupaten Gorontalo Diimbau Siaga Bencana

Sesuai dengan surat keputusan Badan Kepegawaian Nasional, PPPK bertugas mendukung pelayanan publik, Mendampingi peran PNS sebagai manajerial dan penentu kebijakan.

Meski tidak memiliki pangkat, namun PPPK memiliki golongan sendiri. Untuk lulusan SMA masuk golongan 5, lulusan Diploma masuk golongan 7 dan lulusan Strata 1 (S1) golongan 11.

“Dengan adanya PPPK diharapkan mampu menambah semangat dalam melayani masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat harus lebih maksimal,” tegas Nelson Pomalingo.(hiu/adv/hg)


Komentar