Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi I DPRD Gorontalo Utara (Gorut) ikut memberikan perhatian terhadap sejumlah jabatan yang kosong di lingkungan pemerintah. Bahkan jabatan yang kosong bakal bertambah mengingat sejumlah pejabat akan memasuki masa pensiun.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte bahwa pihaknya telah mengundang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Tujuannya untuk duduk bersama mencarikan solusi terkait banyaknya jabatan yang kosong di Gorontalo Utara.
“Kita Komisi I telah duduk bersama dalam rapat dengan pihak BKPP terkait dengan penataan birokrasi lewat penempatan dan pengangkatan pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Gorontalo Utara,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, kata Matran Lasunte, bahwa bakal ada 5 (lima) pejabat eselon II yang akan segera masuk masa pensiun Mei 2022. Belum lagi ada dua jabatan yang sudah kosong yakni Asisten III yang ditinggal oleh Suleman Lakoro dan Kepala Badan Keuangan.
“Totalnya ada tujuh jabatan, baik yang kosong, maupun yang akan kosong pada Mei mendatang,” kata Matran Lasunte.
Terkait dengan itu, Komisi I DPRD Gorontalo Utara mengkoordinasikan persoalan tersebut dan bagaimana langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BKPP.
“Jadi kita koordinasikan dengan mereka terkait dengan proses tersebut. Memang sesuai dengan hasil rapat tadi bahwa, Pemda melalui DPRD, sedang mempersiapkan proses tahapan job fit atau uji kompetensi,” tegasnya.
Disisi lain juga pihak Pemda Gorontalo Utara akan mengajukan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan perangkingan OPD dan akan dibahas nantinya secara bersama-sama dengan DPRD.
“Untuk itu yang telah mendapat persetujuan dari BKN lalu uji kompetensi itu, dan ini pada awal Mei akan dilaksanakan proses tahapannya,” ujarnya.
Sementara itu untuk job bidding di beberapa jabatan atau di dinas yang sudah lowong sekarang ini masih menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Terkait job bidding yang dari assessment itu panselnya sudah ada dan siap bekerja, sementara untuk job bidding masih menunggu persetujuan dari BKN,” kuncinya. (***)
Penulis: Alosius M. Budiman
