Rabu, 7 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Sekda Minta Kominfo Bentuk Tim Percepatan Keterbukaan Informasi Publik

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Sabtu, 6 Maret 2021 | 01:05 WITA Tag: , ,
  Caption: Sekdaprov Gorontalo Darda Daraba (tiga kanan) saat menerima Tim Asistensi Keterbukaan Informasi Publik, Puspen Kemendagri, Kamis (04/03/2021). Foto: Istimewa


Hargo.co.id, GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo Darda Daraba didampingi Asisten Bidang Pemerintah Syukri Botutihe, menerima kunjungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh Tim Penerangan Kemendagri Ernawati dan Rasyid Al Kindy, dalam rangka asistensi terkait indikator capaian keterbukaan informasi publik Pemprov Gorontalo, Kamis (04/03/2021).

Dalam kesempatan itu Ernawati menuturkan, Asistensi Keterbukaan Informasi Publik sangatlah penting dilakukan, mengingat posisi Pemprov Gorontalo dinilai oleh Komisi Infomasi (KI) masuk kategori tidak informatif. Hal itu berdasarkan sejumlah indikator yang dinilai tahun 2020 lalu.

“Ada 10 provinsi yang keterbukaan informasi publik masih kurang atau tidak informatif. Jadi ada tingkatannya yakni informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Nah kebetulan Gorontalo masuk dalam kategori tidak informatif. Nah ini mau kita coba asistensi masalahnya apa dan bagaimana meningkatkannya,” tutur Ernawati.

BACA  Penting Mengubah Pola Pikir dan Budaya Kerja ASN

Enawati menambahkan, sebanyak empat indikator utama itu dibagi lagi ke sub-sub indikator yang dinilai oleh KI tahun 2020 lalu. Empat Indikator utama dimaksud yakni pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik.

Pada kesempatannya Sekdaprov Darda Daraba juga menilai ke berbagai indikator utama yang dinilai sebetulnya sudah dilaksanakan bahkan dilampaui oleh pemerintah provinsi. Persoalanya adalah, belum sinkron antara indikator penilaian dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik serta OPD terkait.

BACA  Gorontalo Tenis Cup 2021 Diharapkan Melahirkan Atlet Muda Berprestasi

Darda mencontohkan soal sub indikator mengumumkan Lembar Berita Negera Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pimpinan badan publik. Pada kolom jawaban tertulis “iya” namun pada kolom penilaian tertulis “tidak”.

“Nah, kalau LHKPN ini, sekedar informasi saja Pemprov Gorontalo itu salah satu yang terbaik dalam hal mengumumkan LHKPN bukan saja Gubernur, Wagub, Sekda tapi semua PNS. Kita bahkan memasukkan LHKPN sebagai salah satu syarat menerima TKD dan itu dapat penghargaan dari KPK,” ujar Darda Daraba.

Lebih lanjut Sekdaprov berharap agar indikator ini dilihat dan diteliti satu persatu. Semuanya diminta dilengkapi sesuai dengan kebutuhan penilaian, bahkan Sekdaprov menerangkan agar Diskominfo membentuk Tim Percepatan Keterbukaan Informasi Publik dengan melibatkan OPD terkait. Targetnya jelas harus bisa tuntas di bulan Juni 2021 dengan kategori paling tinggi yakni informatif.

BACA  Kemenpar RI Sebut Wisata Hiu Paus Gorontalo Terbaik di Indonesia

“Jadi saya kira problemnya hanya jalan mana yang dilalui dan jalan mana yang dinilai ini yang tidak sama. Ibaratnya, kita pemprov ini sudah sangat informatif melalui SMS (pesan singkat), tapi yang dinilai ternyata bukan itu, tapi WA (Whatsapp). Nah ini yang harus sinkron dan saya yakin teman-teman di Diskominfo bisa melakukannya,” pungkas Sekdaprov.(zul/adv/hargo)


Komentar