Selasa, 11 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Selama 44 Tahun, Pengelola TMII Tak Pernah Setor ke Kas Negara

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara , pada Sabtu, 10 April 2021 | 08:05 WITA Tag: ,
  Petugas melakukan pengecekan suhu wisatawan saat simulasi normal baru di TMII, Jakarta, Kamis (4/5/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempersiapkan aturan untuk pembukaan tempat pariwisata atau hiburan yang risiko penularan Covid-19 lebih kecil seperti tempat wisata outdoor dengan memperhatikan protokol kesehatan diantaranya wajib menggunakan masker, pengecekan suhu, menyiapkan klinik kesehatan, LATIHAN: Petugas mengecek suhu orang-orang yang diminta berperan sebagai pengunjung dalam simulasi normal baru di TMII, Jakarta, kemarin (4/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)


Hargo.co.id, JAKARTA – Kemensetneg mengungkap selama 44 tahun mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Yayasan Harapan Kita tak pernah setor uang ke kas negara. Atas dasar ini pula Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin melalui Kemensetneg mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita.

Salah satu tujuan dari pengambilalihan pengelolaan ini adalah demi meningkatkan kontribusi keuangan TMII kepada negara. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama mengungkapkan, selama 44 tahun mengelola, Yayasan Harapan Kita, tak pernah menyetor pendapatan TMII ke kas negara.

“Selama ini tidak ada ke negara. Bisa dikonfirmasi ke Badan Pengelola TMII terkait hal itu,” kata Setya sebagaimana dilansir JawaPos.com, Kamis (9/4).

BACA  Main Judi dan Sewa PSK Pakai Dana BLT Covid-19, Kades Dibui 8 Tahun

Setya Utama mengungkapkan salah satu alasan TMII tidak menyetor kemungkinan karena pendapatan mereka yang selalu minus selama ini. Namun, dia tidak merinci perihal masalah ini.

“Mungkin karena pendapatannya selalu minus,” ujarnya.

Setoran ke kas negara ini juga diatur dalam PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sebelumnya, Sekretaris Menteri Sekretariat Negara, Setya Utama, menjelaskan pengambilalihan pengelolaan ini sudah lama direncanakan.

Pengambilalihan tersebut kemudian direalisasikan setelah audit dari sejumlah pihak, salah satunya BPK.

“Jadi ini sudah sejak lama kita memberikan arahan untuk pengelolaan yang lebih baik itu, kemudian ada tim legal audit waktu itu pernah masuk ke sana dari Fakultas Hukum UGM,” jelas Setya dalam jumpa pers virtual, Rabu (7/4/).

BACA  Target Dewan Pers 2021,  1.700 Wartawan Kompeten pada 34 Provinsi

“Kemudian ada BPKP untuk audit finansial, kemudian yang terakhir ada temuan dari BPK dari bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020,” katanya lagi.

Sekretaris Mensesneg ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai temuan BPK tersebut yang berisi laporan hasil pemeriksaan keuangan 2020 dalam pengelolaan Taman Mini. Namun, dia mengatakan, BPK merekomendasikan agar ada pengelolaan yang lebih baik terhadap aset negara seluas 146,7 hektare tersebut oleh Kemensetneg.

BACA  Tersangka Bangun Rumah Mewah, Diduga dari Keuntungan Rapid Antigen Bekas

“Rekomendasinya adalah harus ada pengelolaan yang lebih baik. Itu ada di Kementerian Sekretariat Negara terhadap aset yang dimiliki oleh negara tersebut,” ungkapnya.

Atas rekomendasi itulah, Kemensetneg kemudian mengajukan peraturan presiden (perpres) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, Presiden Jokowi pun menerbitkan Perpres 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

“Dengan itu, kami segera memutuskan mengajukan perpres itu, dan pemerintah menerbitkan perpres,” kata Setya.(bp/jawapos/hargo)

 

 

 

*) Artikel ini telah tayang di JawaPos.com, dengan judul: “Selama 44 Tahun, Pengelola TMII Tak Pernah Setor Uang ke Kas Negara“. Pada edisi Kamis, 08 April 2021.

Komentar