Rabu, 1 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Semakin Berat! Ke Pilwako, Calon Independen Harus Siapkan 13 ribu KTP

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Jumat, 28 Juli 2017 | 11:33 AM Tag: , , , ,
  

GORONTALO Hargo.co.id – Persyaratan calon independen yang akan maju di pemilihan walikota-wakil walikota (Pilwako) Gorontalo 2018 mendatang, makin berat. Ini seiring perubahan regulasi yang mengatur soal persyaratan calon independent di Pilkada 2018 mendatang.

Calon independen harus mengumpulkan minimal 10 persen dukungan KTP dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan itu, calon independen untuk Pilwako 2018, minimal harus mengantongi 13 ribu KTP.

Dibanding regulasi Pilkada 2017, jumlah dukungan KTP di Pilkada tahun depan relatif mengalami peningkatan di banding pilkada 2017. Sebagai gambaran, syarat dukungan KTP untuk Pilkada 2017 hanya 6 persen (untuk kondisi Kota Gorontalo) dari jumlah penduduk.

Jadi kalau dihitung dari jumlah penduduk Kota Gorontalo sekitar 193.898 jiwa (data BPS 2015), berarti calon perseorangan minimal harus mengumpulkan KTP sebanyak 11.633,88 atau kalau dibulatkan menjadi 11.634 KTP. Angka ini malah lebih sedikit dari jumlah KTP yang disyaratkan untuk Pilwako tahun depan yang mencapai 13 ribu KTP.

Ketua KPU Kota Gorontalo, La Aba mengatakan, keharusan calon independen untuk mengumpulkan KTP sebanyak 13.000 telah menjadi keharusan karena telah ada perubahan regulasi menyangkut hal itu. “Jadi untuk Gorontalo termasuk dalam persentase 0 – 250.000 DPT, dimana persyaratan dukungannya harus 10 persen,” terangnya disela pelaksanaan sosialisasi tahapan Pilwako Gorontalo, Kamis (27/7) kemarin, di Hotel Grand Q Gorontalo.

Menurut La Aba, selain regulasi tentang calon perseorangan ini, masih ada beberapa regulasi baru, namun masih terus didalami untuk penjabarannya oleh pihak KPU Kota Gorontalo. “Masih kita dalam sejumlah PKPU-PKPU terbaru,” tambahnya.

Sedangkan untuk tahapan sosialisasi sendiri, La Aba mengungkapkan, proses sosialisasi akan dilakukan hingga tahun 2018 mendatang. Karena pihaknya memang menginginkan setiap tahapan Pilwako benar-benar dipahami oleh seluruh pihak, termasuk masyarakat yang ada di lapisan bawah.

“Kedepan kita akan membuat sayembara pembuatan jingle dan maskot yang nantinya akan digunakan selama pelaksanaan Pilwako,”terangnya. Tak hanya itu, KPU Kota Gorontalo juga menurut La Aba, akan membuat program “Rakyat bertanya, KPU Menjawab” yang menurutnya akan menjadi tempat atau wadah bagi rakyat Kota Gorontalo untuk mendapatkan informasi tentang tahapan Pilwako Gorontalo. (tr-45/hg)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar