Rabu, 21 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Sidang Bawaslu, KPU Gorut Hadirkan Saksi Fakta  

Oleh Zulkifli Tampolo , dalam Bawaslu , pada Selasa, 9 Oktober 2018 | 23:00 WITA Tag:
  


Hargo.co.id, GORONTALO – Setelah sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo mendengar keterangan saksi dari pemohon, Selasa (09/10/2018) giliran saksi dari pihak pelapor yang dihadirkan pada sidang dugaan  pelanggaran administrasi Pemilu oleh KPU Gorontalo Utara (Gorut).

Pada sidang tersebut, pihak terlapor yakni KPU Gorut menghadirkan beberapa orang saksi yang terdiri dari, Saksi Fakta yakni Lukman Botutihe. Lalu dua orang guru yang pernah mengajar saksi fakta, lalu 4 orang saksi dari teman saksi fakta, saksi dari KPU gorut yakni Husain Paniati selaku Kasubag teknis, dan saksi ahli Erman Rahim.

Saksi yang pertama di hadirkan pada sidang yaitu, dua orang guru yaitu masing-masing adalah Moh. Yusri dan Anis yang pernah mengajar saudara saksi fakta Lukman Botutihe. Kedua orang tersebut sama-sama menyatakan bahwa Lukman Botutihe pernah sekolah di SMA N. 1 Gorontalo.

BACA  Banyak Pelanggaran, Kampanye Pilkada Berpotensi Penyebaran Covid-19

Dan memastikan bahwa Lukman Botutihe termasuk siswa yang lulus pada waktu pengumuman kelulusan  di SMA N. 1 Gorontalo tahun ajaran 1992/1993, dan meyakini bahwa Lukman Botutihe tidak pernah tinggal kelas.

Saksi kedua yaitu, empat orang teman dari Lukman Botutihe yaitu masing-masing, Muhlis, Yeyen, Tisna, dan Heti yang merupakan siswa yang pernah lulus bersama dengan Lukman Botutihe. Keempat orang saksi tersebut membenarkan jika, Lukman Botutihe adalah teman mereka yang lulus bersama-sama. Saat memberikan keterangan, majelis hakim meminta ke empat saksi tersebut agar memberikan ijazah yang mereka miliki untuk mencocokkan keterangan bukti untuk kebutuhan persidangan.

Yang ketiga saksi fakta yaitu Lukman Botutihe, dimana dalam sidang dirinya mengaku bahwa ijazah yang dimiliki hilang karena banjir ketika melanda rumahnya tahun 1998 dan tidak ditemukan.

Sehingga saat dirinya akan mengajukan calon sebagai anggota legislatif di Gorut, dan akan mengurus berkas pencalonan, maka dirinya meminta surat keterangan dari pihak sekolah.

BACA  Cegah Penyebaran Covid-19, Blusukan Harus Sepengetahuan Petugas

“Terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dipermasalahkan, saya sudah memenuhinya. Yakni pada 28 Agustus 2018 telah meminta kepada pihak sekolah untuk memohon SKPI, dan pihak sekolah pun mengeluarkannya pada 29 Agustus 2018,” jelas Lukman Botutihe.

Lebih lanjut Lukman menambahkan, pada 31 Agustus 2018 dirinya melalui partai memasukkan SKPI tersebut kepada KPU.

Saksi ke empat dalam sidang tersebut, Husain Paniati selaku Kasubag teknis KPU Gorontalo Utara menyampaikan, jika saat itu dirinya sebagai Pokja pencalonan dan memeriksa berkas calon dari Lukman Botutihe.

Saat pemeriksaan dokumen dirinya mengatakan jika berkas dari Lukman Botutihe, masih ada perbaikan yaitu SKCK, Surat Keterangan Dokter, Surat Bebas Narkoba dan Pas photo.

BACA  Banyak Pelanggaran, Kampanye Pilkada Berpotensi Penyebaran Covid-19

Terkait dengan surat keterangan Ijazah yang dimasukkan oleh Lukman Botutihe, dirinya mengaku saat menerima tanggapan masyarakat terkait surat keterangan Ijazah yang di masukkan sudah tidak berlaku, dan harus di ganti dengan aturan yang baru yaitu SKPI. Husain juga berujar, jika saat melakukan verifikasi berkas pencalonan, dirinya selalu konsultasi dengan komisioner KPU Gorut.

Saksi Ahli Erman Rahim mengemukakan, jika pada kasus ini, KPU Gorut tidak bisa di jadikan sebagai terlapor. Yang semestinya, yang menjadi terlapor adalah Lukman Botutihe. Terkait hal ini, KPU Gorut tidak bisa disalahkan, sebab telah bekerja sesuai tahapan aturan KPU yang berlaku, jelas Erman Rahim.

Sidang yang berakhir pukul 22.00 tersebut, akan kembali di gelar oleh majelis hakim pada Kamis (11/10/2018), untuk mendengarkan saksi dari pihak Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan provinsi. (tr59/hg)


Komentar