Senin, 18 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Sidang Gugatan Pilkada, Ketentuan Pasal 158 Jadi Andalan

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Rabu, 22 Maret 2017 | 11:51 AM Tag: , , ,
  

JAKARTA Hargo.co.id – Efek penerapan pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur syarat selisih suara pengajuan sengketa pilkada tidak hanya berpengaruh saat masa pendaftaran. Dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pun, pasal tersebut menjadi ’’andalan” para pemenang dalam mengonter gugatan pemohon.

Seperti yang disampaikan kuasa hukum paslon pilgub Banten Wahidin-Andika, Ramdan Alamsyah. Dia mengatakan, syarat selisih suara sebagaimana diatur dalam pasal 158 merupakan syarat formil. Karena itu, ketentuan tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. ’’Dalil mereka (pemohon) harus mengesampingkan pasal 158. Itu berarti mengarahkan hakim konstitusi berbuat inkonstitusional,” ujarnya di gedung MK, Jakarta, kemarin (21/3). Padahal, di sisi lain, lanjut dia, MK merupakan pengawal konstitusi.

Dalam sengketa pilkada Banten, selisih suara kliennya dengan 89.890 suara atau 1,9 persen. Padahal, dalam ketentuan pasal 158, provinsi dengan jumlah penduduk 6 sampai 12 juta jiwa dikenakan selisih maksimal 1 persen. Begitu pun dengan Pilkada Gorontalo yang selisih suaranya lebih jauh lagi. ’’Tidak ada satu bukti atau data yang mereka tunjukkan terkait kesalahan perhitungan tersebut. Oleh karena itu, kami anggap gugatan mereka kabur,” imbuhnya.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Laman: 1 2 3


Komentar