Sistem Gaji Tunggal, Honor Perjalanan Dinas PNS Bakal Dihapus

Ilustrasi Gaji Tunggal PNS

-

Hargo.co.id, JAKARTA– Kementerian Keuangan kini sedang mengkaji penerapan sistem gaji tunggal atau singel salary system bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pola penggajian ini menyatukan seluruh tunjangan PNS ke dalam satu komponen gaji. Beriringan dengan itu, para PNS juga sudah tidak diperkenankan untuk menerima honor baik honor kegiatan maupun honor perjalanan dinas.

Seperti yang dilansir Gorontalo Post, wacana yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selanjutnya pembicaraan akan melibatkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

“Sistem penggajian ini memang perlu untuk dikaji secara komprehensif,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo di depan Sri Mulyani, mengusulkan ‘single salary system’. Dengan pola ini maka honor perjalanan dinas di luar gaji akan dihapus, sebagaimana yang sudah diterapkan di KPK.

“Jadi ke mana pun mereka pergi, sudah enggak terima-terima,” kata Agus.

Menurut Agus, pemerintah harus bisa menetapkan besaran yang wajar untuk gaji PNS. Salah satu caranya, dengan menerapkan sistem penggajian tunggal bagi para abdi negara.

“Dengan menerapkan sistem penggajian tunggal, honor-honor mulai dihilangkan, pejabat membuat komitmen enggak ada honor,” ujar Agus, Senin (09/12/2019), seperti dilansir tribunnews.com.

Dengan demikian, harapannya adalah, sistem penganggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah jadi lebih efisien, juga meminimalisir potensi korupsi.

Menjawab permintaan KPK, Sri Mulyani mengungkapkan, perlu melakukan penyesuaian secara bertahap untuk bisa menerapkan sistem penggajian tunggal.

Menurutnya, sistem itu perlu benar-benar dikaji agar tak merugikan APBN. Pasalnya, sistem penggajian harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara itu sendiri.

“Kemampuan keuangan negara tergantung dengan kemampuan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Makanya harus dilakukan secara bertahap,” ungkap Sri Mulyani, Senin (9/12), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

Mengutip dari dokumen Badan Kepegawaian Negara (BKN), sistem penggajian tunggal ini bisa diartikan ketika ASN hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang digabung dari berbagai komponen penghasilan.

Sistem penggajian tunggal ini nantinya terdiri dari unsur gaji, tunjangan kerja (tukin), dan tunjangan kemahalan. Lebih rinci, gaji diberikan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

Menurut Sri Mulyani, perbaikan sistem penggajian tak serta merta langsung membuat godaan korupsi akan luntur. Masalahnya, nilai suap di lingkungan pemerintahan terbilang besar, sedangkan anggaran belanja pegawai terbatas.

“Jadi tetap saja sistem penggajian atau gaji harus disertai dengan tolak ukur kinerja, fungsi akuntabilitas, dan dari sisi integritas. Itu harus satu paket,” jelas Sri Mulyani. (net/gp/hg)