Hargo.co.id JAKARTA – Berdasarkan indeks provinsi dalam korsup minerba, dalam hal  mengatasi masalah tumpang tindih pengurusan ijin usaha pertambangan, Propinsi Sulawesi Tengah dinilai paling banyak mencatat perbaikan untuk  pengurusan IUP Pertambangan bidang Mineral dan Batubara, hal ini di tegaskan oleh Ketua Koalisi Antimafia Tambang, Pius Ginting usai mengikuti rapat koordinasi dan supervisi dengan KPK, Mentri ESDM Sudirman Said, Mendagri Tjahyo Kumolo,serta sekitar 20 Gubernur di KPK, Senin (15/2)
“Indeks provinsi yang kami buat dalam Korsup minerba, provinsi yang paling mencatat perbaikan adalah Sulawesi Tengah,” kata Ketua Koalisi Antimafia Tambang Pius Ginting
Dia menjelaskan, Sulteng merupakan provinsi yang paling banyak mengatasi masalah tumpang tindih perizinan di wilayah konservasi. Sementara, Pius menegaskan, yang harus banyak berbenah ada Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Pius, dalam catatan koalisi ada 97.000 izin pertambangan yang tumpang tindih dengan wilayah konservasi. “Ini harus dibenahi,†katanya.
Seperti diketahui, KPK menemukan ada sekitar 3966 IUP bermasalah di berbagai wilayah di Indonesia. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK akan mendampingi Kementerian ESDM dan pemerintah daerah agar membuat bisnis pertambangan lebih sehat.
“Dalam prosesnya di antara 3900 (IUP) nanti dilihat yang kurang apanya. Kalau iuran kurang harusnya ditambah, tapi kalau ada indikasi perbuatan korupsi ya di situ kita masuk,†kata Agus.
Menteri ESDM Sudirman Said berharap penyelesaian 3966 IUP itu paling lambat Mei 2016. Dia menegaskan, ini merupakan peringatan agar yang di lapangan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan.
“Mudah-mudahan kami selesaikan pertengahan tahun dan agar industri sehat untuk menopang pembangunan nasional,†kata Sudirman. (jpnn/hargo)