Rabu, 7 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Soal Netralitas, Hak Politik ASN Bakal Dicabut 

Oleh Fajriansyach , dalam Kabar Nusantara , pada Selasa, 26 Juni 2018 | 10:00 WITA Tag: ,
  


Hargo.co.id, MAKASSAR – Aparatur sipil negara (ASN) bakal bernasib seperti prajurit TNI dan Polri, dimana tidak memiliki hak politik, untuk memilih maupun dipilih pada pemilihan umum.

Jelang Pilkada serentak 2018, wacana tentang pencabutan hak politik ASN terus mengemuka, hal itu tak lepas dari banyaknya kasus keterlibatan ASN di Pilkada maupun Pemilu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengungkapkan saat ini ada ratusan kasus keterlibatan ASN pada Pilkada 2018. Jenis pelanggaran terbanyak soal netralitas dan administrasi.

“Ada beberapa daerah yang cukup banyak soal keterlibatan ASN di Pilkada, kurang lebih 500-an pelanggaran,” ujar Abhan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6).

Sejumlah kasus katanya sudah ditangani oleh Bawaslu. Pelanggaran paling banyak yang terkait netralitas ASN dalam hal administrasi. Namun dia tidak menjelaskan seperti apa saja pelanggaran administrasi yang dimaksud.

BACA  Bos Lama Jadi Tersangka karena Aksi Koboi, Restock.id Ganti CEO

Namun yang pasti, lanjut Abhan, sesuai undang-undang, jika itu terkait pelanggaran administrasi, akan ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kemudian ditindaklanjuti kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dirjen Otda Kemenedgri Sumarsono menegaskan telah memberi sanksi kepada seribu ASN yang dianggap tak netral. Sebagian besar aparatur negara akhirnya ditegur. Sedangkan 125 orang mendapatkan peringatan keras.

“Polisi 3 orang diberikan sanksi, ada yang diturunkan pangkat. Kalau 125 (aparatur negara) ini sudah saya tanda tangani pemberian sanksi,” tegas Sumarsono di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Haji Bau, Makassar, Minggu, 24 Juni 2018. Sumarsono menjelaskan, biasanya, aparatur negara tak mengetahui kesalahan yang mereka buat.

Ia mencontohkan unggahan pribadi di media sosial berupa foto bersama pasangan calon kepala daerah. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jawen, mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut hak politik bagi ASN agar terjaga netralitas pelayanan publik. Agar tidak ada diskriminasi dalam pelayanan publik, sehingga ASN fokus bekerja.

BACA  Buya Anwar Abbas: Moeldoko Sebaiknya Belajar dari Megawati

“Tidak ada yang memaksa seseorang itu menjadi PNS kan. Ketika dia masuk dalam jajaran birokrasi sudah tahu konsekuensinya bahwa dia tidak akan mendapatkan hak politik untuk memilih,” kata Direktur KPPOD Robert Endi Jaweng dalam diskusi ‘Netralitas ASN dalam Pilkada 2018’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 24 Juni 2018.

Sayangnya, kondisi dilematis justru terjadi saat ini. Di satu sisi ASN diberi hak politik, namun di sisi berbeda ekspresi mereka dibatasi.

“Orang yang diberikan hak politik dia punya keinginan hak untuk mengekspresikan hingga kemudian adalah apakah ekspresinya dia itu berpengaruh atau tidak di dalam publik,” jelas Robert.

BACA  Kontingen Indonesia Dicoret dari All England, Dede Yusuf Marah dan Kecewa ke BWF

Posisi ASN sebagai pejabat publik tentu memiliki pengaruh besar di masyarakat. Keterlibatannya dalam politik dikhawatirkan mengganggu kinerja birokrasi dan rawan terjadi diskriminasi pada pelayanan publik.

“Saya kira kalau mau melakukan terobosan semua rekomendasi tadi yang sifatnya moderat yang sangat mendasar adalah mencabut hak politik ASN,” saran Robert

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merespon wacama pencabutan hak politik ASN. Tjahjo mengatakan, benar ada wacana untuk mencabut hak politik ASN yang tidak netral.

“Itukan baru wacana, jadi masih kami tampung,” imbuhnya.

Kendati demikian, kata mantan Sekjen PDIP itu, wacana tersebut tentu harus dibahas terlebih dahulu dengan pembuat undang-undang lainnya, yakni DPR.

“Itu kan undang-undang. Sama juga seperti TNI-Polri untuk netralkan cukup lama undang-undanf mengikat. Kalau nanti ada undang-undangnya, ya kami ikut,” pungkas Tjahjo. (net/hg)


Komentar