Sunday, 25 July 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Soal Pengelolaan Keuangan, Banggar Beri Empat Rekomendasikan

Oleh Admin Hargo , dalam Advertorial Legislatif , pada Wednesday, 14 July 2021 | 08:05 AM Tags:
  Pimpinan DPRD bersama Bupati Gorontalo dan Wakil Bupati saat foto bersama seusai melakukan penandatangan laporan pertanggungjawaban 2020, pada paripurna DPRD kemarin. (F0t0 :Deice/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Setelah melakukan pembahasan pekan kemarin yang cukup alot DPRD Kabupaten Gorontalo melalui Banggar memberikan beberapa masukan dan catatan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Setidaknya ada 4 rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah, melalui rapat paripurna, Selasa (13/07/2021).   

Melalui Pelapor Banggar, Ali Polapa, empat rekomendasi tersebut, pertama, terhadap relatif rendahnya capaian pendapatan dari beberapa OPD yaitu Dinas  Kesehatan (Alat Uji Kualitas Air) dan Dinas Pekerjaan Umum (Alat  Berat). Itu diakibatkan oleh kendala peralatan yang rusak atau tidak optimal fungsi  pemanfaatannya sebagai sumber perolehan pendapatan OPD dimaksud.

Maka OPD terkait dapat melakukan upaya  melalui optimalisasi Kemitraan Pemanfaatan Alat Uji Kualitas Air pada PDAM dan atau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. 

Demikian pula untuk mengefektifkan pemanfaatan kendaraan atau alat berat milik  Dinas PU, untuk melayani pekerjaan pada kegiatan kontribusi skala kecil di desa–desa. Sehingga dengan kreatifitas mengoptimalkan sumber perolehan  pendapatan, maka OPD terkait dapat memenuhi target pendapatan dan realisasi  Anggaran di tahun anggaran berjalan. 

Kedua terkait dengan penetapan target pendapatan pada OPD secara realistis tidak dapat dicapai oleh OPD tertentu. Misalnya target pendapatan dari uji kelayakan kendaraan pada Dinas Perhubungan, sebagai akibat dari  berkurangnya  hampir  50  persen  potensi  kendaraan yang diuji sehubungan dengan kabupaten/kota mitra  dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo telah memiliki Prasarana Uji Kelaikan Kenderaan sendiri. 

“Oleh sebab itu diperlukan kebijakan pengajuan atas besaran nilai target pendapatan yang lebih realistis serta dalam jangka pendek dapat dilakukan penyesuaian satuan besaran tarif retribusi dalam Perda dan Peraturan Bupati dalam pelaksanaannya,” ungkap Ali Polapa. 

Lanjut kata Ali Polapa, catatan rekomendasi ketiga adalah, sehubungan dengan belum optimalnya Kinerja PDAM yang selama ini belum dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, maka bupati selaku Owner BUMD dapat mengambil kebijakan melakukan focusing kinerja manajemen terhadap penyehatan PDAM dan dengan berdasarkan review audit BPKP terhadap kinerja PDAM. 

“Maka dengan kinerja PDAM yang sehat secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi pendapatan Rp 600 juta sampai dengan Rp 1 Miliar setiap tahunnya,” harap Ali Polapa.

Keempat adalah untuk lebih memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah, perlu  dilakukan kontrol yang lebih intensif terhadap pengelolaannya terutama khususnya   Manajemen Kas. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya cash mismatch dan menciptakan proyeksi sisi penerimaan dan belanja yang semakin akurat yang mampu memastikan jaminan kesinambungan strategi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD Perubahan di tahun anggaran berjalan dan dan APBD pada tahun berikutnya. 

Ia menambahkan, berbagai masukan yang telah disampaikan ini merupakan hasil kajian dari seluruh fraksi dalam Badan Anggaran, sebagai sumbangsih pemikiran dalam upaya peningkatan perbaikan pengelolaan keuangan kedepan. 

“Hal ini sebagai wujud kemitraan bersama untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerah ini sesuai tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan masing-masing dan kita berharap, semoga apa yang telah kita laksanakan kemarin, saat ini dan dimasa yang akan datang akan memberikan dampak kemaslahatan bagi daerah dan masyarakat di Kabupaten Gorontalo ini,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar