Selasa, 2 Maret 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Soal Rossa, ICW Sebut Firli Bahuri Memulai Era Otoritarianisme di KPK

Oleh Jamal De Marshall , dalam Kabar Nusantara , pada Kamis, 6 Februari 2020 | 13:00 WITA Tag: , , ,
  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana. (JawaPos.com)


Hargo.co.id – Pemulangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Rossa Bekti Purba secara sepihak oleh pimpinan KPK menuai kontroversi. Rossa yang merupakan penyidik kasus pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan baru selesai masa tugasnya di KPK pada September 2020. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri memulangkannya ke Mabes Polri sejak 22 Januari 2020.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai, polemik pemulangan Kompol Rossa Purbo Bekti ke instansi asalnya merupakan upaya sistematis untuk merusak sistem sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada di lembaga antirasuah. Seharusnya Rossa dapat bekerja sampai masa tugasnya selesai di KPK.

“Bagaimana mungkin, seorang penyidik yang sedang mengungkap skandal korupsi PAW di KPU dan dia juga belum selesai masa jabatannya di KPK, secara serta merta diberhentikan dari KPK dan dikembalikan ke Polri,” kata Kurnia dikonfirmasi, Kamis (6/2).

Padahal, Polri sejak awal telah mengatakan, Kompol Rossa tetap bekerja di KPK sampai masa jabatannya habis. Kurnia menyesalkan langkah Ketua KPK Firli Bahuri, padahal belum genap tiga bulan bekerja, namun sudah terlalu banyak kontroversi yang dilakukan.

BACA  Punya 3 Lahan di Amerika Serikat, Total Harta Bupati Sabu Raijua Segini

“Dia (Firli) benar-benar menunjukkan di era dia adalah era otoritarianisme, dan ini belum pernah kita lihat sejak KPK berdiri,” sesal Kurnia.

ICW yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu membela tegas pimpinan KPK. Kini justru berbalik. Kurnia memprediksi, kinerja KPK ke depan akan semakin hancur oleh pimpinannya sendiri.

“Kepercayaan publik pada KPK akan semakin menurun. Ini harus kita sematkan kepada Firli sebagai penanggung jawab utama kerusakan KPK hari-hari ini,” tegas Kurnia.

Oleh karena itu, Dewan Pengawas KPK akan mengevaluasi pimpinan hingga pegawai terkait sengkarut yang terjadi di internal KPK. Evaluasi itu didasari adanya laporan pengembalian penyidik Rossa Purba Bekti ke instansi asalnya di Mabes Polri yang diduga dilakukan secara sepihak.

“Pada prinsipnya, Dewas akan menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai sebagaimana diamanatkan Undang-Undang,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada JawaPos.com, Rabu (5/2).

Untuk diketahui, KPK terlebih dahulu memulangkan Jaksa Yadyn Palebangan dan Jaksa Sugeng ke instansi asalnya di Kejaksaan Agung. Padahal masa tugas keduanya di KPK belum selesai dan masih terdapat waktu empat tahun untuk menyelesaikan kinerjanya di KPK.

BACA  Jubir Gubernur Sulsel Bantah Ada OTT

Kini, KPK diduga secara sepihak memulangkan Kompol Rosa ke Mabes Polri. Berdasarkan keterangan yang didapat Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Rossa tidak pernah menerima surat pemberhentian dari KPK maupun Mabes Polri.

Rossa yang merupakan tim penyidik kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) baru selesai menjalani masa tugasnya di KPK pada September 2020. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri secara sepihak memulangkan Rossa ke Mabes Polri sejak 22 Januari 2020.

“Mas Rossa tidak pernah menerima surat pemberhentian dari KPK ataupun diantarkan pihak KPK ke Mabes Polri untuk dikembalikan,” kata Yudi usai mengonfirmasi Rosa terkait polemik penarikannya dari KPK, Rabu (5/2).

Yudi mengungkapkan, rekannya pun tidak pernah mendapatkan pemberitahuan kapan tepatnya diberhentikan dari KPK. Bahkan, pimpinan lembaga antirasuah tidak pernah menjelaskan apa alasan dirinya ditarik dari KPK.

BACA  Edhy Prabowo Mengaku Siap Dihukum Mati, Begini Respons KPK

“Apa alasan jelasnya karena tidak pernah ada pelanggaran disiplin atau sanksi etik yang dilakukan dirinya. Sehingga saat ini, Kompol Rossa tetap melaksanakan tugas seperti biasa untuk memberantas korupsi hingga hari ini, apalagi juga sudah mendapat surat tugas dari atasannya untuk suatu penugasan,” ungkap Yudi.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, penyidik Rosa telah dikembalikan ke institusi asalnya ke Mabes Polri. Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyebut Rosa telah dipulangkan ke Polri sejak 22 Januari 2020.

Firli menegaskan, surat keputusan pemberhentian terhadap penyidik Rosa telah ditanda tangani oleh Sekertaris Jenderal KPK dan Kepala Biro SDM. Menurutnya, pimpinan KPK tidak membatalkan keputusan untuk mengembalikan Rosa ke institusi Polri.

“Rosa sudah diberhentikan dari penyidik KPK bersama saudara Indra sesuai dengan surat keputusan KPK, terhitung mulai 1 Februari 2020 dan sudah dihadapkan ke Mabes Polri pada 24 Januari 2020,” klaim Firli, Selasa (4/2).

*Berita ini juga terbit di jawapos.com edisi kamis 6 januari 2020


Komentar