Hargo.co.id, GORONTALO – Puluhan sopir kontainer berunjuk rasa di DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (19/11/2018). Ini terkait adanya larangan dari PT Pertamina untuk seluruh SPBU di Gorontalo agar tak melayani truk kontainer yang mengisi solar bersubsidi. Larangan PT Pertamina itu beredar melalui pesan whatsapp yang ditunjukkan para pengunjuk rasa kepada sejumlah personil Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo yang menerima pengunjuk rasa.
Dalam pesan whatsapp yang ditunjukkan kepada para wakil rakyat itu, tertera instruksi yang oleh pengunjuk rasa berasal dari SR Pertamina. Bahwa, truk-truk kontainer sangat tidak diperkenankan untuk mengisi BBM subsidi. Sebab, sudah sangat jelas digunakan untuk kegiatan industri. Karena itu, SPBU diminta untuk tidak melakukan pengisian pada mobil tersebut. Pertamina akan memberikan sanksi jika SPBU melakukan pengisian terhadap truk tersebut.
“Bila larangan ini terus diberlakukan kami akan mogok,” teriak sejumlah pengunjuk rasa saat berada di gedung DPRD Provinsi Gorontalo.
Koordinator aksi, Mohammad Jefri Isa mengatakan, larangan pengisian solar subsidi itu sudah mulai diberlakuan sejak Sabtu (17/11/2018). Sejak larangan itu diterapkan oleh seluruh SPBU, para sopir kontainer tidak bekerja.
“Informasi yang dia (SR Pertamina Gorontalo-red) sampaikan kepada saya bahwa larangan ini dilakukan menindaklanjuti Perpres 191/2014. Tapi anehnya larangan ini hanya berlaku di Gorontalo. Saya sudah cek di daerah tetangga seperti Palu, di sana tidak ada larangan seperti ini,” ungkapnya.
Mohammad Jefri Isa mengatakan, bila truk kontainer tidak diperkenankan mengisi solar subsidi maka ini bisa berimbas terhadap kenaikan harga sembako. Karena mobil kontainer mengangkut barang kebutuhan pokok dari pelabuhan. “Kalau tidak diijinkan pake solar subsidi maka otomatis ini akan menaikkan harga sembako,” jelasnya.
Sementara disisi lain, pemerintah daerah berupaya untuk menekan inflasi. “Kasihan pemda yang sudah berupaya menjaga stabilitas harga sembako,” sesalnya.
Aksi unjuk rasa para sopir kontainer diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Daryatno Gobel. Dan beberapa anggota Komisi II. Seperti Alfian Pomalingo, Sriyani Haju, Manaf Hamzah dan Adriana Mahmud.
Pada kesempatan itu, Daryatno Gobel mengatakan, masalah yang dikeluhkan para sopir angkot akan disikapi oleh Komisi II. Bila memang larangan ini karena amanat Perpres 191/2014, maka komisi II akan meminta agar regulasi ini bisa ditinjau kembali.
“Karena ini berkaitan dengan stabilitas harga barang di Gorontalo. Kalau biaya bahan bakar mengalami kenaikan secara otomatis akan menaikkan biaya angkutan. Yang pada gilirannya akan memicu kenaikan harga barang,” tandasnya.
Tapi sebelum menentukan sikap, Komisi II menurut Daryatno akan melakuan pertemuan dengan Pertamina dan pemerintah daerah. Untuk mengecek dan mengurai persoalan yang ada.
“Pertemuannya direncanakan berlangsung Kamis (besok.red),” jelasnya.
Sales Executive Retail VII Gorontalo (Pertamina), Imam Rizki Arianto mengatakan, hingga saat ini, truk kontainer masih bisa mengisi solar bersubsidi di SPBU.
“Mereka boleh pakai solar subsidi atau tidak masih akan kita rapatkan bersama Pemda pekan ini,” kata Imam, semalam.
Selama ini, lnjut Imam, pihaknya menjalankan aturan dengan mengacu pada Perpres 191/2014. “Saya setuju kalau truk kontainer itu masuk kategori bisnis, hanya saja kami masih harus duduk bersama Pemda untuk mencarikan solusinya,” ujarnya.(rmb/dan/gp/hg)
