Senin, 12 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Strategi Nelson Pomalingo Dukung Pengendalian Iklim di Indonesia

Oleh Berita Hargo , dalam Kab. Gorontalo , pada Selasa, 30 Maret 2021 | 20:05 WITA Tag:
  Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo saat menjadi panelis kegiatan Pendanaan Publik Perubahan Iklim Tingkat Nasional dan Daerah untuk Pencapaian NDC yang digelar secara virtual, Selasa (30/03/2021). (Foto: Istimewa/KOMINFO)


Hargo.co.id, GORONTALO – UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim merupakan cerminan atas komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi.

Perjanjian tersebut mengharuskan Indonesia untuk menguraikan dan komunikasikan aksi ketahanan iklim pasca-2020 seperti yang tertuang dalam dokumen Kontribusi Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah ditetapkan secara Nasional.

Dokumen tersebut menetapkan target pemerintah dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, yakni sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030. Dalam mencapai target tersebut, diperlukan proses yang bersifat iteratif dan sinergis sampai ke tingkatan daerah.

BACA  37 Kepala Keluarga di Dusun Embung Terisolasi

Di Kabupaten Gorontalo, Aksi ketahanan iklim yang tertuang dalam dokumen NDC tersebut di seriusi oleh pemerintah daerah setempat dengan memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

“Pendanaan Publik Perubahan Iklim ini sejalan dengan salah satu Misi Saya sebagai Bupati Gorontalo untuk Kabupaten Gorontalo 2 kali lebih baik,” kata Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo saat menjadi panelis kegiatan Pendanaan Publik Perubahan Iklim Tingkat Nasional dan Daerah untuk Pencapaian NDC yang digelar secara virtual, Selasa (30/03/2021).

BACA  Pemkab Gorontalo Gelar Rakor Penanganan Konflik Sosial

“Dalam RPJMD ini kita menetapkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan. Sehingga orientasi pembangunan kita memperhatikan lingkungan,” tambah Nelson Pomalingo.

Dalam rangka menjalankan program yang sejalan dengan RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) khusus perubahan iklim dengan melibatkan 11 Pokja yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dari sisi pendanaan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggunakan dana anggaran yang bersumber dari APBD dan APBDes. Tak hanya itu, dana tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) CSR dari swasta dan yayasan kemitraan lainnya, juga di gunakan untuk mendukung pemerintah pusat dalam menjalankan program pengendalian iklim tersebut.

BACA  Pemkab Gorontalo dan Mitra Bersua, Ini yang Dibahas

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di tingkat nasional, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menjalin kemitraan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta beberapa kampus besar di indonesia.

“Kita juga bermitra dengan kementerian LKH, ini dalam rangka mengecek daftar indeks perubahan serta berkolaborasi dengan perguruan tinggi, baik IPB, dan ITB dan beberapa kampus yang ada di Gorontalo dalam melakukan riset dan analisis” terang Nelson Pomalingo.(hiu/adv/hargo).


Komentar