Minggu, 24 Januari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Syarat Cagub Belum Selesai, Pendaftaran Pilgub Berpotensi Molor

Oleh Berita Hargo , dalam Kabar Nusantara , pada Rabu, 7 September 2016 | 14:38 WITA Tag:
  


Hargo.co.id JAKARTA – Tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Gorontalo sudah di depan mata. Sesuai jadwal, tahapan pendaftaran Pilgub akan dibuka pada 21 September mendatang. Itu artinya tinggal dua pekan lagi.

Namun semakin dekatnya waktu pendaftaran, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pencalonan belum juga klir alias tuntas. Terutama ketentuan syarat calon kepala dan wakil kepala daerah berstatus terpidana. Saat ini masih terjadi perdebatan panjang antara Komisi II DPR RI dan KPU berkaitan calon yang berstatus terpidana percobaan. Bahkan pada Rapat Dengar Pendapat (RPD) yang digelar pada Jumat (2/9) lalu antara Komisi II dan DPR berkaitan pencalonan terpidana percobaan berakhir deadlock (buntu).

Hal itu dikarenakan sebagian anggota Komisi II menolak untuk sepakat dan menyetujui napi percobaan diakomodir dalam pencalonan Pilkada. Pun demikian KPU yang secara terang-terangan menyatakan menolak mengakomodir calon yang berstatus terpidana. Termasuk terpidana percobaan.

BACA  Jangan Beri Stigma Negatif Terhadap Penderita Covid-19

Pembahasan PKPU tentang Pencalonan yang masih tarik ulur itu membuat jajaran KPU di daerah hanya bisa wait and see. Termasuk KPU Provinsi Gorontalo juga masih menunggu dirampungkannya PKPU tentang pencalonan.
Di sisi lain, belum adanya titik temu antara Komisi II dan KPU tentang syarat pencalonan terpidana percobaan akan membuat perdebatan makin panjang.

Sehingga hal itu dikhawatirkan menganggu jalannya pencalonan. Pasalnya, perdebatan boleh tidaknya terpidana pencobaan sebagai calon berpotensi menyebabkan pendaftaran paslon molor.

Terkait hal itu, Komisioner KPU RI Arief Budiman menegaskan bila pihaknya akan menggenjot pembahasan PKPU. Apalagi saat ini masih ada enam PKPU yang masih akan dibahas bersama DPR dan pemerintah. Yakni, PKPU tentang pencalonan, dana kampanye, tata cara kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penetapan hasil, dan partisipasi masyarakat.

BACA  Dalam 2 Hari Vaksin Sinovac Tiba di 34 Provinsi, Berikut Rinciannya

“Mengingat tahapan yang terus berjalan, PKPU akan dibahas secara marathon,” kata Arief di kantor KPU pusat, Jakarta, kemarin (6/9). Khususnya PKPU pencalonan yang sudah sangat dibutuhkan karena pendaftaran dimulai pada 21 September mendatang. ”Jumat (9/9) jam 14.00 kami RDP lagi,” imbuh Arief.

Lebih lanjut Arief menyampaikan, pada RDP (5/9) lalu sejumlah pasal dalam empat peraturan KPU (PKPU) sudah disepakati dan tinggal menunggu pengesahan. Empat PKPU yang disepakati mengatur tahapan pilkada, pemutakhiran daftar pemilih, daerah khusus, dan logistik pilkada.

“Saat ini KPU masih menunggu draf kesimpulan otentik dari DPR. Mereka janjinya hari ini (kemarin, Red) diserahkan ke kami,” kata Arief.

BACA  Ini Daftar Nama yang Divaksin Bareng Presiden Jokowi

Sebelum draf diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), lanjut Arief, KPU akan melakukan revisi untuk memasukkan ketentuan-ketentuan baru yang menjadi keputusan RDP. Mengingat banyaknya tahapan yang sudah berjalan, Arief memastikan bahwa proses revisi itu tidak akan butuh waktu lama.

”Target kami, pekan ini diserahkan ke Kemenkum HAM,” kata pria asal Surabaya tersebut. Di antara empat PKPU yang telah disepakati itu, hanya PKPU tentang tahapan pilkada yang cukup alot dibahas. Hal tersebut tak lepas dari lakon DPR yang sempat mengusulkan berbagai perubahan tahapan dan jadwal pemungutan suara. Sementara itu, pembahasan tiga PKPU lain relatif cepat dan tanpa perdebatan yang berarti.(san/JPG/hargo)

 


Komentar