Minggu, 12 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tagihan Listrik Melonjak, PLN Tegaskan Tak Ada Subsidi Silang

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Legislatif , pada Rabu, 17 Juni 2020 | 02:30 WITA Tag: , ,
  Suasana rapat kerja Komisi ll dengan pihak PLN, terkait melonjaknya tagihan. (Foto:Deice/HARGO)


Hargo.co.id, GORONTALO – Saat ini, marak aspirasi yang masuk di DPRD Kabupaten Gorontalo (Kabgor), tentang melonjaknya tagihan listrik. Berbagai macam aduan yang masuk, hingga ada yang menyimpulkan jika pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memberlakukan subsidi silang.

Terkait dengan itu, Komisi II DPRD Kabgor menggelar rapat dengan pihak PLN, Selasa (16/06/2020) di Ruang Dulohupa. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Ali Polapa yang dihadiri Aleg lainnya.

Ali Polapa menjelaskan bahwa rapat ini dilakukan karena muncul wacana bahwa pelanggan dengan 900 dan 1.200 Watt, akan menanggung pembayaran pelanggan 450 Watt. Yang sudah digratiskan oleh pemerintah. Hadir saat itu, tim teknis, PLN provinsi dan kabupaten.

BACA  Aleg Usul Rapid Test Berbayar Dikelola Pemerintah, Ini Jawaban Gugus Tugas

“Setelah dilakukan penjelasan, tidak ada subsidi silang seperti wacana yang berkembang selama ini,” ungkap Ali Polapa.

Sesuai pemaparan pihak PLN pada rapat itu, adanya lonjakan kenaikan listrik itu disebabkan beberapa hal. Seperti pemakaian oleh pelanggan di tengah pandemic Covid-19, ini cukup tinggi. Misalnya, saat Ramadan aktivitas kebanyakan di malam hari.

BACA  Hadiri Baksos di Polda, Hadijah U. Tayeb: Berbagi Itu Indah

Selanjutnya, anak-anak yang libur sehingga intensitas untuk menyentuh barang elektronik untuk bermain game online, belajar dengan ditunjang oleh listrik, termasuk AC di kamar yang terpasang 1 x 24 jam menambambah beban listrik pelanggan naik.

Komisi II lantas meminta PLN untuk dicocokkan kWh (kiloWatt Hour) yang berada di rumah pelanggan, dengan nota pembayarannya. Itu lantas disambut baik oleh PLN dan akan melakukan mengklarifikasinya.

“Namun jika kWh berbeda dengan jumlah pembayaran terakhir, PLN siap bertanggungjawab dan mereka ingin diaudit, bahkan mereka menyiapkan data pelanggan,” tegas Ali Polapa.

BACA  Cegah Peredaran Miras di Gorontalo, Gubernur: Ini Tugas Kita Semua

Lalu bagaimana dengan permintaan pelanggan 900 atau 1.200 watt, agar diberi disubsidi? PLN mengakui jika itu tak berada ranahnya. Namun itu ada di ranah pemerintah daerah. PLN sadar betul jika pelanggan yang menggunakan 900 watt dan juga 1.200 watt pun kena imbas dari pandemik covid-19 ini, sehingga mereka berharap, keluhan mereka disampaikan melalui pemerintah desa, kecamatan dan Dinas Sosial. (wie/adv/hg)


Komentar