Selasa, 17 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tak Ada Anggaran, BPSK Pohuwato Mogok Kerja

Oleh Berita Hargo , dalam Metropolis , pada Selasa, 31 Oktober 2017 | 10:36 Tag: , ,
  

Hargo.co.id Gorontalo – Terhitung sudah sepekan ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pohuwato tak lagi menerima laporan. Ya, mereka kompak mogok kerja dari tugas yang diamanahkan kepada 8 anggota BPSK yang dilantik pada Februari 2017 lalu. Alasannya memang prinsip; tak ada anggaran.

Satu anggota BPSK Pohuwato, Yasin Mohi, mengaku, telah banyak persoalan sengketa konsumen yang tengah ditangani oleh BPSK. Namun sejak dilantik, BPSK Pohuwato tidak ada anggaran sama sekali alias bekerja “padamu negeri”. Hal ini tentunya sangat mengganggu dan menyulitkan BPSK dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

“Kami tidak ingin menerima laporan lagi pak dan belum mau menyelesaikan persoalan sengketa konsumen. Soalnya, kami hanya gunakan anggaran pribadi saat ini,” keluh Yasin kepada wartawan, kemarin, Senin (30/10).

Terpisah, Ketua BPSK Pohuwato, Ali Mbuinga, membenarkan bahwa saat ini pihaknya telah menyelesaikan kurang lebih dari 20 kasus namun tanpa didukung oleh anggaran.

Padahal, dukungan anggaran sangat penting untuk membantu dan menunjang kinerja BPSK. “Ada sembilan orang anggota BPSK dan satu orang sudah mengundurkan diri karena telah bertugas di tempat berbeda. Kami pun berharap agar hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah dan juga DPRD, karena sejauh ini banyak masalah yang dilaporkan, tapi belum bisa kami tindaklanjuti karena tidak adanya anggaran,” jelasnya.

Ditambahkan pula, pada 2018 nanti diharapkan agar anggaran yang akan dikucurkan untuk BPSK Pohuwato bisa lebih besar karena ada banyak persoalan konsumen yang diselesaikan oleh BPSK. “Kami berharap, selain ada anggaran dari provinsi, daerah pula bisa membantu untuk menambah anggaran BPSK sehingga pelaksanaan tugas kami bisa lebih maksimal lagi,” harapnya.

Terpisah, Kabid Perdagangan, Dinas Koperindag Pohuwato, Irfan Lalu, sesuai dengan aturan anggaran BPSK berasal dari Pemprov Gorontalo dan bakal dialokasikan pada 2018 nanti. Namun, kata Irfan, untuk jumlahnya belum bisa diketahui.

“Sebelumnya daerah yang menganggarkan. Namun karena sudah ada aturan baru, maka anggarannya dari provinsi. Terkait dengan tahun ini, memang tidak teranggarkan karena BPSK dibentuk pada Februari 2017. Oleh karena itu, memang tidak ada anggaran untuk sementara,” pungkasnya.(kif/hg)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar