Kamis, 22 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tak Ada Pemerataan Anggaran Saat Rasionalisasi

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Kab. Gorontalo Legislatif , pada Rabu, 30 September 2020 | 17:05 WITA Tag:
  Suasana pembahasan anggaran APBDP di ruang sidang DPRD, Rabu (30/09/2020)


Hargo.co.id, GORONTALO — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Ali Polapa mengungkapkan bahwa tak ada pemerataan anggaran saat rasionalisasi. Misalnya, ada instansi yang hanya memiliki sesikit anggaran, namun terkena rasionalilasi.

Ini siungkap saat pembahasan APBD Perubahan yang dilakukan secara marathon selama dua hari terakhir ini. Kesimpulannya tak ada pemerataan anggaran saat dilakukan rasionalisasi atau recofusing pasca pandemic covid 19.

BACA  Temui Menteri Bappenas, Gubernur Gorontalo Pastikan Perpres Penanggulangan Banjir Segera Terbit

“Ada instansi yang hanya tersisa anggaran rutin gara-gara terkena rasionalisasi. Padahal anggaran yang mereka miliki sangat sesikit,” kata Ali Polapa dalam pembahasan APBD Perubahan di ruang sidang DPRD, Rabu (30/09/2020).

Lanjut katanya, ada pemberian hibah yag luar biasa kepada organisasi yang hanya diperuntukkan untuk kelompok dan tidak menyangkut banyak orang. Padahal kepentingan banyak orang tidak terakomodir.

BACA  Pembahasan KUA-PPAS 2021 di Kabgor, Dipending

“Sehingga kami menilai tidak adanya keadilan dan pemerataan dalam penganggaran saat recofusing,” jelas Ali Polapa.

Ali Polapa menambahkan dari pembahasan ini jelas terlihat perbedaan antara satu OPD dengan OPD lainnya. Padahal jika melihat semuanya terkena dampak dari Covid 19.

BACA  Terkait Arus Keuangan Daerah, DPRD Bentuk Pansus

“Sehingga kami berharap, di perubahan nanti jika memungkinkan anggarannya bisa diratakan kepada seluruh OPD, meskipun tak sama nilainya, paling tidak semua OPD bisa mendapatkan anggaran setelah kemarin sempat dilakukan rasionalisasi untuk recofusing anggaran dalam masa pandemic,” harap Ali Polapa (wie/adv/hg)


Komentar