Selasa, 27 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tak Ada STTP Jika Aturan Penyelenggara Pemilu Dilanggar

Oleh Berita Hargo , dalam Ragam , pada Jumat, 25 September 2020 | 12:05 WITA Tag: ,
  SINERGI CEGAH COVID- Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhmad Wiyagus (kiri depan), Dirut Gorontalo Post, M.Sirham (kanan depan). Kabid Humas Polda, Kombes Pol Wahyu Try Cahyono, Wadir Gorontalo Post, Femy Udoki dan Pimpinan Redaksi Gorontalo Post Jitro Paputungan, foto bersama usai pertemuan silaturahmi, di Graha Pena Gorontalo Post, Kamis (24/9). (foto : ramadan / gorontalo post)


Hargo.co.id, GORONTALO – Pelaksanaan pesta demokrasi siap digelar disejumlah wilayah Gorontalo. Aparat keamanan pun terus memperisiapkan diri untuk menjamin Pilkada serentak bisa berlangsung aman dan sehat meski ditengah pandemi covid-19.

Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhmad Wiyagus, mengatakan, pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi merupakan pengalaman baru, makanya, pihaknya terus mendukung KPU dan Bawaslu dalam mengsukseskan pesta demokrasi di Gorontalo. Koordinasi dengan semua komunitas masyarakat dan pemerintah di Gorontalo dilakukan sedini mungkin, agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan.

“Saya berkeinginan Pilkada di Gorontalo bisa menjadi percontohan, dalam pelaksanaanya aman dan tidak menimbulkan kluster (covid-19) baru,” ujar Irjen Pol Wiyagus, didampingi Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono, saat berkunjung ke Graha Pena Gorontalo Post, Kamis (24/9).

Kapolda berpesan agar KPU dan Bawaslu tidak perlu ragu menindak peserta pemilu yang melanggar aturan selama pelaksanaan Pilkada. Sejumlah aturan pun direvisi untuk menjaga agar Pilkada tidak menjadi kluster bari Covid-19 di Indonesia. Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Dalam revisi terbaru itu, KPU dengan tegas melarang partai politik, pasangan calon, tim kampanye atau pihak lain melaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat umum, pentas seni, panen raya, konser musik, olahraga bersama, baik sepeda dan lari, perlombaan, bazar atau donor darah atau ulang tahun partai politik. Larangan itu tercantum dalam ketentuan pasal 88C ayat (1) PKPU 13/2020.

BACA  Cegah Covid-19, Kapolda Gorontalo Fokus Tiga Daerah Zona Merah

Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Wiyagus menambahkan, maklumat Kapolri terbaru, tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan (Protkes) dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020, jelas memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksaan Pilkada, seperti penyelenggara, peserta pemilihan, dan pemilih. “Kita kawal maklumat ini, agar semua (rakyat) paham. Dan (maklumat ini) adalah mengutamakan keselamatan rakyat,”jelasnya.

Perwira tinggi Polri ini menyebutkan, pada maklumat itu diterangkan, agar mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19. Termasuk, penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait itu wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sementara untuk pengerahan masa pada tahapan pemilihan, agar tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan penyelenggara pemlihan. Saat pelaksanaan kampanye, lanjut Kapolda, Polri mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) bagi yang menggelar kampanye, dengan syarat, yang mengajukan mematuhi protokol kesehatan pelaksanaan pilkada. “Ikuti peraturan penyelenggara (KPU dan Bawaslu), dan patuhi protokol kesehatan, juga maklumat Kapolri,”ujarnya. Proses penerbitan STTP menjadi kewenangan Polres setempat. “Kami tidak berikan izin keramaian, jika protokol kesehatan Covid itu dilanggar, “tegas jenderal bintang dua ini.

BACA  Render Tech Production Bangun Gedung di Bone Bolango

Labih lanjut Kapolda Irjen Akhmad Wiyagus menambahkan, pihaknya akan bertindak tegas, jika dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, kedapatan melanggaran ketentuan protokol kesehatan. Isi maklumat Kapolri juga tegas, polisi wajib melakukan tindakan kepolisian, jika ada kegiatan selama tahapan Pilkada yang bertentangan dengan maklumat. Kata dia, sanksi pidana pun bisa diterapkan. Selain adanya Pergub 41/2020 tentang pendisiplinan protokol kesehatan yang kini sedang dinaikan statusnya menjadi Paraturan Daerah (Perda), polisi juga bisa menerapkan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, dan undang-undang wabah penyakit menular.”Kita tindak kalau ditemukan melanggar, KPU dan Bawaslu juga jangan ragu juga untuk menindak pelanggaran,” katanya. TNI dan Polri kata Kapolda Irjen Pol Akhmad Wiyagus, terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Gorontalo. Ia menilai, semua unsur, termasuk forum komunikasi pemimpin daerah (Forkopimda) satu pemikiran tentang penanganan Covid-19. Ia juga melihat dalam dua tahapan Pilkada terakhir, yakni penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut, semua berjalan sesuai ketentuan. Ia berharap kondisi itu terus berlangsung hingga berakhirnya Pilkada nanti.

BACA  Basarnas Gorontalo Temui Bupati Pohuwato

APRESIASI

Sementara itu, Kapolda mengapresiasi dengan Menejemen Gorontalo Post yang terus eksis meski diera digital. Sebagai media mainstraem, yang mengutamakan keakuratan informasi, mampu mengantarkan GP sebagai media terbesar dan terpercaya di Gorontalo. Direktur Utama (Dirut) Gorontalo Post Moh. Sirham mengatakan, Gorontalo Post sangat berbangga, dengan kunjungan silaturhim, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Wiyagus. Menurut Sirham, sepak terjang Irjen Pol Wiyagus di Institusi Bhayangkara tidak bisa diragukan lagi. “Dari karir bapak banyak menghabiskan waktu sebagai penyidik, semoga ini bisa membawa dampak baik di Gorontalo,”ujarnya. Menurut Sirham, Gorontalo Post akan bersama-sama Polri untuk tetap menjaga Gorontalo kondusif dan daerah paling aman. Sebagai daerah berfalsafah adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah, sudah sepatutnya Gorontalo menjadi daerah paling kondusif. Selain itu, Sirham juga mengharapkan, agar Irjen Pol Wiyagus, dapat meneruskan rencana pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo. “Sebagai Polda tipe A, sudah selayaknya memiliki rumah sakit bhayangkara,”tandasnya. (tr69/tro/hg)


Komentar