Sabtu, 2 Juli 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tak Berizin, Usaha Sarang Burung Walet Segera Ditertibkan 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Minggu, 20 Februari 2022 | 14:05 Tag: , , ,
  Ilustrasi. Salah satu yang diatur dalam Perda tentang Sarang Burung Walet di Kabupaten Gorontalo yakni IMB. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Saat ini di Kabupaten Gorontalo telah diberlakukan Peraturan daerah (Perda) tentang Sarang Burung Walet. Olehnya, usaha yang tak memiliki izin segera ditertibkan, salah satunya tentang Izin Mendirikan bangunan (IMB).

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Bano ketika dihubungi media ini. Menurutnya, pembangunan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya mengantongi IMB. Padahal payung hukumnya jelas dalam Perda Nomor 5 /2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

“Kami yakin bangunan sarang burung walet di Gorontalo tidak memiliki IMB, karena tidak ada pengusulan yang diterima pemerintah,” tegas Syarifudin Bano. 

Guna mengetahui jumlah keseluruhan bangunan sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo, Komisi I DPRD mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melakukan pendataan.  

“Pekan depan kami minta realisasi, kalau tidak kami akan mengundang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan operasi sarang burung walet tidak berizin,” tegas Syarifudin Bano. 

Lanjut kata politisi Partai Demokrat ini, setiap pengusaha yang bergerak dalam bisnis sarang walet tentu memiliki keuntungan tersendiri. Selain hasilnya berkhasiat untuk kesehatan tubuh manusia, hasil lain yang didapatkan adalah memiliki keuntungan menjanjikan. 

“Penghasilan burung walet sangat besar, harga cukup mahal maka pengurusan soal retribusi burung walet semestinya dapat di genjot,” tutur Syarifudin Bano.

Ia berharap agar ke depan pemerintah bersama masyarakat, khususnya pengusaha walet di Kabupaten Gorontalo dapat mengembangkan bisnis tersebut sehingga memberikan pemasukan pajak yang lebih baik dengan memperhatikan regulasi pemerintah. 

“Harapan saya tercipta hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Mari kita membangun daerah dengan sadar pajak, tapi ingat dalam membangun sarang walet harus mematuhi semua aturan,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 2.662 times, 1 visits today)

Komentar