Jumat, 30 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tak Difasilitasi Pencoblosan di Lapas, 41 Warga Gorut Golput

Oleh Fajriansyach , dalam Gorontalo , pada Rabu, 27 Juni 2018 | 09:00 WITA Tag: , ,
  


Hargo.co.id GORONTALO – Sebanyak 41 wajib pilih di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), dipastikan golput atau tidak akan memberikan hak suara, pada Pilkada serentak, hari ini (27/6). Mereka merupakan wajib pilih yang kini sednag menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Kota Gorontalo. Alasan administrasi wilayah, membuat KPU Gorontalo Utara ‘mengabaikan’ hak pilih mereka.

Persoalan ini dibahas serius forum komunikasi pimpinan daerah (Forkpimda) Provinsi Gorontalo, yang dipimpin Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di rumah dinas Gubernur, Selasa (26/6) kemarin. Hadir dalam pertemuan itu, Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Rachmad Fudail, Kajati Gorontalo Firdaus Dawilmar,  Kakanwil Hukum dan Ham Gorontalo Agus Subanrio, KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Gorut, Bawaslu Provinsi, termasuk Kepala Lapas Kota Gorontalo.

“Saya, pak Kajati, pak Kapolda tidak memiliki kepentingan. Tapi bagaimana hak mereka (tahanan/napi Lapas) sebagai wajib pilih bisa tersalurkan. Apalagi mereka terdaftar dalam DPT,”kata Gubernur Rusli Habibie, kemarin. Persoalan ini kata mantan Bupati Gorut itu tidak bisa dipandang remeh.

BACA  Bertambah 36, Pasien Sembuh di Gorontalo Jadi 2.638 Orang

Pengalaman kata dia, pada Pilkada Gorut 2008, selisih suara hanya 61 suara.  Pada pertemuan itu sempat mengemuka dua opsi agar 41 warga binaan Lapas Gorontalo itu bisa menyalurkan hak pilih, yakni memobilisasi mereka menggunakan bus dengan pengawalan khusus menuju TPS terdekat di wilayah Kwandang, Gorut, atau KPU membawa TPS dari Gorut ke Lapas Gorontalo.

Kepala Kanwil Hukum dan Ham Gorontalo Agus Subanrio mengatakan, mendukung upaya pemenuhan hak suara para wajib pilih. Apalagi hak memilih merupakan hak asasi manusia. Kepala Kanwil mengizinkan, jika memang para warga Lapas itu harus dibawa ke Kwandang.

“Tapi ada syaratnya. KPU membuat permohonan, dan dilakukan pengawalan,” ujarnya. Nantinya akan ada berita acara serah terima peminjaman warga binaan oleh KPU. Syarat ini sepertinya kurang direspon KPU, mengingat tanggungjawab keamanan para warga Lapas bukan urusan KPU. Padahal, Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Rachmad Fudail siap memback-up penuh pengamanan.

BACA  Cegah Klaster Perkantoran, 100 ASN Pemprov Jalani Swab Test

Tarik menarik opsi pertama itu berakhir dengan diskornya rapat, dimana pihak KPU Provinsi dan Gorut meminta waktu beberap menit untuk melakukan pertemuan internal. Hasil rapat singkat KPU itu, memutuskan menerima opsi pertama dengan siap menandatangani berita acara penyerahan warga binaan dari Lapas. Namun lagi-lagi mentok, sebab ternyata opsi ini sangat rawan.

Dari seluruh wilayah Indonesia, tidak ada daerah yang pernah melakukan mobilisasi warga binaan Lapas ke tempat pemungutan suara. Artinya jika opsi pertama dilakukan, maka hal ini pertama di Indonesia. “Saya sudah cek ke dua rekan Polda, tidak ada. Mereka tidak ada mobilisasi. Yang ada dibentuk TPS di Lapas,”kata Kapolda Brigjen Pol Rachmad Fudail.

BACA  Sweet Seventeen, 34 Orang Pemilih Pemula Dapat Kado dari KPU

Menurut Kapolda, Kapolres Gorontalo (termasuk wilayah kerja Gorut) sudah pernah melakukan pembahasan terkait wajib pilih yang berada di tahanan bersama KPU, tapi ternyata kurang diperhatikan. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Djaharudin Umar mengatakan, pembentukan TPS di Lapas memungkinkan, hal itu diatur pula dalam Peraturan KPU.

“Bawaslu harus memastikan semua wajib pilih bisa menyalurkan hak pilih mereka,”kata Djaharudin. Maka dalam pertemuan itu, ditempuh opsi kedua, yakni menyediakan TPS bagi warga binaan asal Gorut di Lapas Gorontalo. Namun opsi ini tidak langsung diterima KPU. Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Sofyan Rahmola mengatakan, memang dibolehkan pembentukan TPS di Lapas, hanya saja ada ketentuan lain yang mengatur, yakni petugas KPPS wajib yang berdomisili di wilayah itu.

Laman: 1 2


Komentar