Jumat, 25 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tak Dihadiri Pengambil Kebijakan, Pembahasan Pansus Aset Mentok

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Legislatif , pada Rabu, 19 Agustus 2020 | 23:30 WITA Tag:
  Pansus Aset dengan sejumlah OPD di Ruang Dulohupa, Selasa (18/08/2020). (Foto:Deice/HARGO)


Hargo.co.id, GORONTALO –  Setelah melakukan pembahasan terkait dengan pengalihan asset SDN Telaga yang cukup alot, agenda pembahasan, Selasa (18/08/2020) yang sedianya sudah masuk finalisasi tak mencapai kesepahaman, karena dari sejumlah OPD terkait tak hadir.

Pantauan media ini, rapat pembahasan dilaksanakan sejak pukul 11.00 ini memang hanya dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Badan Keuangan dan perwakilan dari Dinas Kesehatan serta Bappeda, kondisi ini membuat sejumlah anggota pansus mempertanyakan keseriusan pembahasan dari pansus pengalihan asset tersebut.

Anggota pansus Amir Habuke mengatakan, rapat finalisasi yang seharusnya dihadiri oleh para pemangku kebijakan yakni Sekretaris Daerah selaku pengelola aset, Asisten lll, Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Keuangan dan bagian  hukum, karena ini harus dikaji bersama apalagi jelang finalisasi seperti ini.

BACA  Hamim Pou Minta Hentikan Aktivitas Tambang Liar di Bone Bolango

“Jangan sampai ada hal-hal prosedural yang terlewati dan bermasalah dikemudian hari dan pastinya akan berimbas pada kita di DPRD selaku anggota pansus yang sudah mengambil keputusan nantinya,” ungkap Amir.

Lanjut dikatakan Amir, selain pembahasan akhir yang tak dihadiri oleh para pemangku kebijakan, berlakunya nilai property atau appraisal hanya sampai pada tanggal 2 juli, sementara saat ini sudah masuk pertengahan bulan Agustus, sehingga sudah bisa dipastikan ini sudah kadaluarsa, sehingga dari badan keuangan terungkap, jika mereka bermohon kembali dan bermohon pun akan makan waktu enam bulan kedepan.

“Sehingga seharusnya kita tunggu dulu hasil appraisal dan sebenarnya belum bisa diparipurnakan, karena hasil appraisal kemarin sudah kadaluarsa,” tegas Amir.

Politisi Demokrat ini lanjut mengatakan, mekanisme dan system penjualan pun dianggap janggal, karena dokumen yang dipegang oleh tim pansus itu per item dan anggota pansus khawatir, jika nantinya akan dilelang dan yang mendapatkan berbeda-beda orangnya.

BACA  Jubir Pasangan Hamim Pou-Merlan Uloli dari Kalangan Milenial

“Jangan sampai dari 4 item yang ada bukan dari satu penawaran tetapi berbeda, jadi kedepannya akan bagaimana,” tutur aleg tiga periode ini.

Ia juga cukup mengapresiasi atas kehadiran kepala Dinas Pendidikan yang sudah hadir dan memaparkan terkait pengganti bangunan sekolah yang sudah ada gedungnya termasuk dan laboratorium yang sudah dianggarkan dan ini sudah sesuai permen tetapi disayangkan untuk pengganti bangunan poskesdes belum bisa dijelaskan dimana lahan penggantinya.

“Dimana itu adalah tempat persalinan yang sampai dengan saat ini belum ada kejelasan lahannya, jangan sampai kondisinya akan sama dengan kantor Camat Telaga yang sampai saat ini belum ada kejelasan,” jelas Amir.

Aleg Dapil Telaga ini beranggapan dari pembahasan itu belum rampung, sehingga belum layak untuk dilakukan finalisasi karena selain penjelasannya tidak kuat, juga tak dihadiri oleh sejumlah pengambil kebijakan.

BACA  Perlu Ada Regenerasi, DPRD Minta Sekda Dievaluasi

“Sehingga saya beranggapan rapat kali ini belum final dan kami anggota pansus masih butuh diyakinkan agar kedepan keputusan yang kita ambil benar-benar tidak akan memunculkan persoalan baru di kemudian hari,” tandas Amir.

Sementara itu ketua Pansus Sahmid Hemu menambahkan, masih akan melakukan koordinasi atas hasil pembahasan rapat dan tentunya melaporkan hasil rapat kepada pimpinan.

“Nanti kita koordinasikan lagi dengan Sekda dan pihak lain termasuk akan melaporkan hasil pembahasan ini dengan pimpinan DPRD dan apa hasilnya nanti akan kita lihat, karena semua tinggal pada komunikasi untuk mencapai satu mufakat,” tandas politisi PDIP ini. (wie/adv/hg)


Komentar