Selasa, 6 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tak Penuhi 30 Persen Perempuan, Ini Sanksinya

Oleh Fajriansyach , dalam Headline Kabar Politik , pada Senin, 9 Juli 2018 | 11:00 WITA Tag: ,
  


Hargo.co.id, GORONTALO – Partai Politik (Parpol) kembali diingatkan ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen. Dalam satu daerah pemilihan (dapil), parpol wajib mengusung caleg perempuan minimal 30 persen dari jumlah kursi yang tersedia. Bila hingga penetapan daftar caleg tetap (DCT) ketentuan tersebut tak terpenuhi, maka seluruh caleg dalam satu dapil tersebut dinyatakan gugur.

Terkait ketentuan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem mengingatkan agar Parpol selektif dan teliti dalam mengusung bakal caleg perempuan.

ìPerlu untuk diperhatikan sejak awal mengenai ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen,î ujar Fadliyanto Koem didampingi para komisioner KPU Gorontalo dan Ketua Bawaslu Gorontalo Jaharudin Umar pada rapat koordinasi dan sosialisasi Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018, Sabtu (7/7).

BACA  37 Kepala Keluarga di Dusun Embung Terisolasi

Menurut Fadliyanto Koem, jika sampai dengan penetapan DCT keterwakilan 30 persen perempuan tak terpenuhi maka seluruh caleg dalam satu dapil tersebut dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS). Sehingga daftar caleg dalam dapil tersebut dinyatakan gugur.

ìDemikian pula ketika setelah dcshp (daftar caleg sementara hasil perbaikan), kemudian caleg perempuan yang diusulkan tak lagi memenuhi syarat, dan kondisi itu menyebabkan kuota keterwakilan 30 persen perempuan tak terpenuhi, maka caleg dalam satu dapil tersebut dinyatakan gugur,î ujar Fadliyanto menekankan.

BACA  Ssttt....‘Pesawat’ Garuda Indonesia Mendarat di Asrama Haji Gorontalo

Karena itu, Fadliyanto menekankan agar parpol memerhatikan secara seksama terkait ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen.

ìTidak hanya terbatas pada jumlah. Tetapi penempatan nomor urut serta syarat calon dan pencalonan dari caleg perempuan tersebut harus diperhatikan,î tutur Fadliyanto.

Sementara itu dalam rapat mengemuka sejumlah permasalahan yang dihadapi para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun caleg DPRD berkaitan pemenuhan syarat administrasi. Mulai dari surat keterangan kesehatan hingga perbedaan nama dalam dokumen.

BACA  Image TPA Harus Jauh dari Kesan Kumuh dan Busuk

Terkait perbedaan nama, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Selvi Katili menjelaskan, acuan nama yang digunakan adalah nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-El).

Apabila ada perbedaan penulisan nama yang tertera di ijazah dengan KTP-El, maka harus yang bersangkutan harus melampirkan keterangan dari sekolah bahwa nama yang tertera pada ijazah tersebut benar-benar dirinya.

ìMisalnya di ijazah tertulis Fadly dan di KTP tertulis Fadli maka perlu dilampirkan keterangan dari pihak sekolah. Terkecuali bila terdapat perbedaan/perubahan nama maka wajib melampirkan penetapan Pengadilan,î ujar Selvi Katili.(san/gp/hg)


Komentar