Senin, 30 Januari 2023
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tak Perlu Ada Pelaksana Tugas Bupati di Gorontalo Utara 

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Gorontalo Utara , pada Jumat, 11 Maret 2022 | 21:05 Tag: , , ,
  Kabag Tapem Setda Gorontalo Utara, Marzuki Tome

Hargo.co.id, GORONTALO – Secara otomatis, Wakil Bupati (Wabup) menjalankan tugas bupati ketika bupati meninggal dunia, dan itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 /2016. Ini terkait dengan meninggalnya Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin pada Kamis (03/03/2022).

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Gorontalo Utara, Marzuki Tome saat saat ditemui sejumlah wartawan. Langkah sejumlah wartawan itu untuk mengetahui apakah sepeninggalnya Alm. Indra Yasin akan ada pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt) atau jabatan lainnya sementara waktu sambil menunggu ditetapkannya bupati definitif menggantikan bupati yang telah berhalangan tetap atau meninggal dunia.

banner 728x485

“Jadi tidak perlu ada bupati sementara, karena bupati dan wakil bupati itu satu paket. Jadi di Undang-undang Nomor 10 /2016 disebutkan apabila gubernur, bupati, dan walikota meninggal dunia, maka otomatis wakilnya menjalankan tugas sebagai kepala daerah,” terang Marzuki Tome. 

Lanjut katanya, meninggalnya bupati tersebut berdasarkan akta kematian, dan yang berkewenangan Catatan Sipil. Jadi dengan terbitnya akta kematian itu, anggota DPRD akan melaksanakan rapat paripurna yang diagendakan pekan depan. 

Untuk prosesnya sesuai dengan regulasi yang mengaturnya, kata Marzuki Tome, ada hitungan waktu yang ditetapkan dalam setiap tahapan prosesnya dan sesuai dengan jenjang tingkatannya. 

“Nah sesuai ketentuannya, DPRD diberikan waktu 10 hari kerja, dihitung sejak meninggalnya bupati. Ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 /2016. Jadi, apabila dalam 10 hari tidak melakukan sebagaimana mestinya, gubernur mengambil alih sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan diberikan 5 hari,” ungkapnya. 

Selanjutnya, ketika dalam waktu 15 hari yang diberikan tersebut, tidak juga dilakukan oleh pihak DPRD dan gubernur, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Wakil Bupati dan Pemberhentian Bupati. 

“Namun demikian untuk saat ini prosesnya tengah berjalan,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 467 times, 1 visits today)

Komentar